Soal Pendistribusian Pupuk Subsidi Camat Harapkan Pemda Intervensi UPTD

Jereweh, Gaung NTB
Camat Jereweh, Hasan SE, mengatakan berdasarkan informasi yang yang berkembang, di wilayahnya ada yang belum terpenuhi untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk. Padahal kebutuhan kelompok sudah ada di masing-masing pengecer sesuai RDKK.
Menurut analisanya, bahwa permasalahan ini bukan hal yang fatal. Tetapi perlu ada intervensi pemerintah melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) memberikan pembinaan terhadap distributor, pengecer dan para petani agar dalam pemberian kebutuhan kelompok dapat tersalurkan dengan baik sesuai data RDKK yang sudah terdaftar. “Ini dilakukan agar nanti tidak rancu,” ujarnya.
Berkembang rumor, bahwa para petani ingin mendapatkan bantuan subsidi lebih dari jatah yang diberikan. Karena menurut mereka masih kurang dari luas lahan, sebab penetapan per kwintal dan dari luas terkadang pemakaian pupuk justru masih kurang. “Ini yang harus diberikan pembinaaan dan sosialisasi dalam pengunaan pupuk berdasarkan luas, karena petani inginkan hasil yang melimpah,” kata Camat.
Pembinaan dimaksud agar para pengecer dapat dengan mudah memberikan bantuan tersebut, karena dikhawatirkan ada dugaan oknum petani yang bermain dengan alasan-alasan yang di buat-buat.
Ia pun berharap, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, dapat segera turun memberikan pemahaman kepada penerima bantuan agar tidak lagi ada isu-isu yang semakin meluas.
Seperti diketahui proses pelayanan bantuan subsidi pertanian dalam bentuk pupuk melalui distributor berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), daftar penerima yang masih terbilang terbatas karena ditetapkan berdasarkan jatah luas lahan pertanian. Contohnya di Kecamatan Jereweh, karena saat ini masih ada yang belum terdata seluruhnya.
Berdasarkan Hasil RDKK di Kecamatan Jereweh, sejauh ini masih belum terakomodir seluruhnya. Itu disebabkan, dari pengakuan warga, bahwa masyarakat dijatahi berdasarkan jumlah stok yang ada. Artinya masih kekurangan dan terpaksa membeli dengan harga nonsubsidi.