Soal Sumbangan, Wacana Legislatif Sumbar Tentang Hak Angket

    Hak angket harus diajukan minimal 10 orang anggota DPRD Sumbar.

    REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Anggota DPRD Sumbar (Sumatera Barat) Nofrizon mengajukan hak angket kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Pengajuan hak angket itu untuk memperjelas persoalan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditandatangani Mahyeldi untuk permintaan sumbangan.

    “Ini bukan perkara sederhana, tapi sangat prinsip, jelas surat yang ditandatangani Gubernur itu dijalankan sendiri atau oleh pihak ketiga,” kata Nofrizon di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (31/8).

    Seperti diketahui, polisi tengah mengusut sumbangan untuk pembuatan buku profil Sumbar berjudul “Provinsi Sipil, Unggul, dan Lestari” yang dilakukan sejumlah orang. Mereka meminta sumbangan dari banyak pihak seperti pelaku usaha, institusi, kampus hingga rumah sakit dengan surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

    Nofrizon menilai kasus ini mendapat perhatian banyak pihak. Seperti dari KPK, Ombudsman, kepolisian, dan media massa. Menurut politisi Demokrat itu, persoalan surat gubernur yang meminta sumbangan tidak cukup hanya pada hak interpelasi.

    “Jadi tidak ada lagi hak interpelasi, hak angket sudah diperlukan. Kalau teman-teman lain tidak menggunakan hak angket, itu urusan mereka, tetapi mereka perlu dipertanyakan, itu sudah rumit, mengapa DPRD diam,” kata Nofrizon.

    Ia memahami usulan ini tergantung sikap masing-masing fraksi di DPRD Sumbar. Menurut Nofrizon, Fraksi Demokrat akan membahas rencana hak angket karena sudah diinstruksikan oleh manajemen Demokrat. Demokrat, lanjut Nofrizon, menilai isu surat gubernur itu merupakan pelanggaran dan perlu diungkapkan.

    Nofrizon mengatakan hak angket itu bertujuan untuk memperjelas apakah gubernur bersalah atau tidak. Karena jika hanya interpelasi hanya akan menjadi forum tanya jawab antara legislatif dan eksekutif.

    Seperti diketahui, untuk memenuhi hak angket di DPRD Sumbar, minimal bisa dilakukan 10 anggota dan dua fraksi. “Kalau tidak, kami berharap KPK turun tangan mengusut, biar KPK yang melakukan lagi,” kata Nofrizon.



    https://www.republika.co.id/berita/qypai0485/soal-sumbangan-legislator-sumbar-wacanakan-hak-angket