SP Gelar Aksi Hari Buruh Migran Internasional

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Peringati Hari Buruh Migran Internasional pada Senin (18/12), Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa turun aksi dan membagikan selebaran kepada pengendara yang melintas di jalan raya. Aksi tersebut mengambil star dari Lapangan Pahlawan dan menuju Kantor Dinakestrans Sumbawa untuk menyampaikan pernyataan sikap.
Kardiana mewakili rekan-rekannya kepada Gaung NTB, menyampaikan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu pengirim TKI terbesar dan memiliki jumlah remitance yang tinggi NTB. Dan Kabupaten Sumbawa menurutnya, merupakan pengirim tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar, terutama TKW yang mayoritas bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT).
Minimnya perlindungan buruh migran perempuan katanya merupakan implikasi dari paradigma yang lebih mementingkan aspek penempatan dan tata niaga dari pada aspek perlindungan, sehingga TKW asal Sumbawa masih saja mengalami kekerasan dan pelanggaran hak.
Dijelaskan Kardiana, bahwa dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor 260 tahun 2015 (Kepmen 260) tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke negara kawasan Timur Tengah, justru memperbesar peluang terjadinya Trafficking. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Tenaga Kerja Indonesia juga masih memuat pengaturan yang dikriminatif. Khususnya buruh migran PRT diberangkatkan melalui Swasta /PPTKIS, Pengaturan tersebut menurutnya tidak hanya diskriminatif tetapi juga memperlihatkan bahwa negara masih mengalihkan tanggungjawabnya untuk melindungi buruh migran yang paling rentanĀ  Khususnya pekerja domestik.
Kabupaten Sumbawa kata Kardiana, sudah ada Perda Nomor 08 tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang diharapkan memberikan perlindungan bagi TKW asal Sumbawa, namun hingga saat ini belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pemerintahan baru dalam tataran sosialisasi saja, tidak dilakukan secara komprehensif.
Tentu menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui ada perda baru hasil revisi Perda ssebelumnya begitu pula dengan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan KomisiĀ  Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI), justru ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu SP menyatakan sikap, mendesak pemerintah khususnya Dinaskestrans Sumbawa untuk membentuk segera LTSP dan KPTKI kabupaten Sumbawa, kemudian mendesak agar dilakukan revisi Perda nomor 8 tahun 2015 agar disesuaikan dengan UU Nomor 18 tahun 2017, kemudian segera cabut Kepmen Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan tenaga kerja ke negara Timur Tengah.
Mereka juga mendesak Pemerintah Sumbawa agar segera menyelesaikan masalah trafficking yang dialami oleh TKW asal Sumbawa dan mendesak Pemerintah Sumbawa mengusut tuntas pelaku Trafficking perempuan buruh migran.