Sri Mulyani: Rp. 110 T dalam BLBI Dana akan Dikumpulkan ke 22 Obligor

Kasus BLBI terjadi sekitar 20 tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana menghimpun dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110 triliun dari 22 obligator. Saat ini, pemerintah sedang mengumpulkan berbagai dokumen untuk mendukung proses penghimpunan dana tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bersama Satgas akan mengidentifikasi langkah-langkah untuk memulihkan pendapatan dari BLBI.

“BLBI sudah kita sampaikan ke Satgas yang jumlahnya Rp 110 triliun itu terdiri dari obligor 22 pihak dan debitur yaitu masyarakat yang meminjam dari bank 12 ribu berkas,” ujarnya saat jumpa pers untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kamis (22/4).

Sri Mulyani mengatakan, kasus BLBI sudah terjadi sekitar 20 tahun lalu, sehingga perlu disiapkan dokumentasi dan sumber lainnya. “Kami akan terus melaksanakan dan mengumpulkan berbagai macam sumber dokumen yang kami dapatkan. Kemudian kami akan terus meningkatkan dari segi informasi dan dokumen pendukung yang konsisten. Agar bisa kami eksekusi,” ujarnya.

Terkait obligor terkait, lanjutnya, pemerintah akan diumumkan kembali setelah satgas menetapkan langkah-langkah pungutan yang lebih efektif dan efisien.

Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/2021 yang diundangkan pada 6 April 2021. Pembentukan satuan tugas dana BLBI tidak lama setelah KPK memutuskan menghentikan penyidikan kasus korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul, Itjih. Nursalim dan Syafruddin Arsyad.

Satgas akan menangani, menyelesaikan, dan memulihkan hak negara yang bersumber dari dana BLBI secara efektif dan efisien, baik berupa upaya hukum dan / atau upaya lain di dalam maupun di luar negeri, baik bagi debitur, obligor, pemilik perusahaan, serta ahli waris dan ahli warisnya. Para Pihak. -Pihak lain yang bekerja dengannya, dan merekomendasikan perlakuan kebijakan untuk penanganan dana BLBI.

Pimpinan Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada direktur sesuai kebutuhan dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku direktur sekurang-kurangnya setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan bertugas sampai dengan tanggal 31 Desember. , 2023.




Source