Suap Edhy Prabowo Berharap Kalimat Ringan: Saya Korban

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman ringan.

Pasalnya, dia merasakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau bening selama 3 tahun kurungan dan denda yang sangat berat Rp200 juta.

“Pada kesempatan ini dengan hati yang tulus, saya mohon kerendahan hati majelis hakim yang saya hormati. Saya berharap nantinya dalam memutus hukuman saya bisa memberikan keringanan hukuman dari tuntutan JPU,” ujarnya saat menyampaikan sambutan. catatan pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Menggerebek gudang penyimpanan di Cisauk sebanyak 85 ribu bibit

Di hadapan majelis hakim, Suharjito merasa telah bekerja keras untuk bisa kooperatif, dan telah memberikan keterangan lengkap dalam perkara ini.

“Saya korban penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan penyelenggara negara,” kata Suharjito.

Selain itu, Suharjito mengucapkan terima kasih kepada Jaksa KPK yang telah mengabulkan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC).

Suharjito berjanji akan konsisten memberikan kesaksian.

KPK menetapkan Suharjito sebagai tersangka setelah ia menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan lima orang lainnya senilai Rp2,1 miliar.

Suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan izin ekspor benih ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020.

Baca juga: Ketika Hakim menanyakan mengapa hanya satu perusahaan yang terseret kasus suap izin ekspor benih ikan

Jaksa juga mendakwa Suharjito dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.




Source