Subsidi Listrik Tahun 2022 Bisa Mengeruk APBN Hingga Rp 61,6 Triliun

Pemerintah saat ini sedang merumuskan skema subsidi energi baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah sedang menyusun skema subsidi energi baru yang akan dilaksanakan pada 2022. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, memaparkan jika tidak ada reformasi skema subsidi, lalu pada 2022 subsidi listrik bahkan bisa membuat APBN menjadi Rp61,6 triliun.

Rida menjelaskan, saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menghitung perkiraan subsidi untuk tahun depan. Ini dengan mengacu pada ICP dan prediksi nilai tukar tetap seperti saat ini. Padahal, konsumsi dan pertumbuhan pelanggan diperkirakan akan terus meningkat.

Rida menjelaskan, pergerakan ICP setiap satu dolar akan menaikkan besaran subsidi menjadi Rp 26,6 miliar dan pergerakan nilai tukar rupiah per dolar Rp 100, sehingga subsidi bisa mencapai Rp 343 miliar.

“Dengan asumsi itu, pada 2022 angka subsidi khusus listrik saja bisa mencapai Rp 61,6 triliun. Kami gambarkan dengan asumsi pada 2022 akan ada skema subsidi yang baru dan lebih terarah,” kata Rida di Badan Anggaran DPR. , Rabu (7/4).

Rida juga mengatakan, selama ini penerima subsidi listrik belum tepat sasaran. Pasalnya, selama ini total penerima subsidi khusus untuk pelanggan 450 VA sebanyak 24,49 juta pelanggan. Padahal, jika disinkronkan dengan data Kementerian Sosial, seharusnya ada 15,2 juta pelanggan 450 VA yang tidak layak mendapat subsidi.

“Oleh karena itu, jika kebijakan subsidi tertutup ini bisa dilaksanakan, juga akan memakan waktu lama untuk memilah-milah pelanggan 450 VA,” kata Rida.

Rida juga menjelaskan, jika pada 2022 pemerintah menggunakan data rujukan Kementerian Sosial akan mengeluarkan 15,2 juta pelanggan 450 VA. Rida mengatakan, beban APBN untuk subsidi listrik bisa ditekan hingga Rp 22,12 triliun. Artinya subsidi listrik hanya bisa Rp 39 triliun. Itu kalau kita bereskan lagi, tambah Rida.

Selain itu, kata Rida, pemerintah dan PLN juga perlu melakukan verifikasi data pelanggan. Ia mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Sosial untuk memutakhirkan data. Nantinya, dari data terakhir, PLN dan Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi di lapangan.

“Dengan angka 15,2 juta itu tergantung data DTKS terbaru dan untuk laporan saja sudah kami kirim surat ke Mensos untuk mendapatkan DTKS terbaru dan terintegrasi, sehingga kami dan PLN melakukan pencocokan verifikasi di lapangan sehingga agar jumlahnya bisa kita pertanggungjawabkan, “kata Ridha. .

Namun Rida juga menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan skema subsidi baru ini perlu adanya sosialisasi yang baik. Pasalnya, melihat pengalaman tahun 2017 kemarin saja ada gejolak di masyarakat.

Makanya kita bilang perlu sosialisasi awal karena banyak. Tahun 2017 kita sudah punya contoh. Kalau pilah rumah tangga ada upaya khusus. Sekarang kita dari pemerintah sangat menantikan dukungan politik, kata Rida. .




Source