Subsidi LPG Terus Membengkak, Diversifikasi Energi Mendesak

Anggaran subsidi elpiji tahun ini mencapai Rp 37,85 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi impor dinilai sebagai langkah tepat, antara lain dengan mengalihkan penggunaan elpiji ke sumber energi dalam negeri. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pengurangan impor LPG harus menjadi prioritas. Selain konsumsi yang meningkat, produksi elpiji dalam negeri juga cenderung rendah.

“Tren yang ada menunjukkan konsumsi dan impor LPG terus meningkat setiap tahun. Jika tidak berani melakukan perubahan maka impor akan meningkat dan ini akan menjadi beban pemerintah karena disubsidi,” kata Komaidi di Jakarta, Rabu. (7/4).

Berdasarkan proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor elpiji hingga 2024 mencapai 11,98 juta ton. Sedangkan produksi elpiji hanya 1,97 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kilang LPG dalam negeri ditargetkan sekitar 3,98 juta ton pada 2024. Akibat arus impor LPG yang semakin meningkat, tepatnya pada 2021 pemerintah terpaksa mengalokasikan subsidi hingga Rp 37,85 triliun.

Menurut Komaidi, besaran subsidi elpiji sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur gas bumi. Selain sumber gas bumi yang masih sangat besar, sejauh ini penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan aman.

Kuncinya, kata dia, pemerintah serius dan konsisten mendorong pembangunan infrastruktur. Ia menyayangkan beberapa program pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga selama ini belum membuahkan hasil yang optimal.

“Perlu ada konsistensi dan komitmen nyata agar program yang baik seperti pembangunan saluran gas 4 juta rumah tangga bisa terealisasi. Energi ini kebutuhan konstan, karena butuh kebijakan yang komprehensif, tidak parsial apalagi trial dan kesalahan, “katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebenarnya sudah memulai program jargas sejak 2009. Sesuai dengan RPJMN yang telah ditetapkan hingga 2024, ditargetkan hingga 4 juta sambungan rumah (SR) bisa terbangun. Meski program ini telah berjalan lebih dari 12 tahun hingga saat ini, sebanyak 535.555 SR telah terbangun.

Rendahnya realisasi pengembangan jargas SR berdampak pada gas bumi yang memiliki sumber domestik yang sangat besar yang sebagian besar diekspor. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, pemerintah lebih mengandalkan elpiji impor dan memberikan subsidi yang mencapai puluhan triliun setiap tahunnya.

“Sebenarnya semua orang tahu bahwa gas bumi itu lebih hemat. Hanya saja dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah besar mengoptimalkan sumber energi dalam negeri daripada mengandalkan impor yang merugikan,” kata Komaidi.

Dari segi efisiensi, Komaidi mengatakan lokasi kawasan sangat menentukan. Artinya untuk daerah yang sudah memiliki infrastruktur dan pasokan gas, jargas relatif lebih murah. Namun, untuk daerah yang tidak berpotensi gas, kompor listrik lebih fleksibel mengingat distribusi listrik bisa menjangkau daerah yang lebih sulit.

“Saran saya, untuk daerah yang memang memiliki sumber gas atau masih terjangkau untuk memenuhi pasokan gasnya, sebaiknya jargasnya dioptimalkan dulu,” ujarnya.

sumber: Antara




Source