Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Desak Pekerja Rumah Tangga dan Asing agar tidak pulang saat Lebaran, kecuali untuk keadaan darurat

    Laporan Jurnalis Tribunnews, Larasati Dyah Utami

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengimbau pekerja atau buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak mudik pada Lebaran tahun ini.

    Imbauan Menteri Tenaga Kerja Ida tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M / 7 / HK.04 / IV / 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Lebaran Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja / Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Upaya Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19).

    Baca juga: Pimpinan MPR: Fenomena Mudik Dini Harus Diantisipasi Secara Bijak dan Tepat

    “Mengimbau kepada pekerja / buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan mudik Lebaran pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021,” kata Menaker Ida dalam keterangannya, Minggu (18/4/2021). ).

    Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

    Baca juga: Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Koordinator, Menteri, dan Seluruh Pejabat Negara tidak akan pulang untuk Idul Fitri

    Menaker Ida mengatakan, penerbitan SE ini untuk mencegah dan memutus rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat akibat mobilitas masyarakat, khususnya pekerja / buruh swasta dan PMI.

    Selain itu, surat edaran ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penghapusan Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 ( Covid19). selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

    Namun, mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.

    Antara lain, antara lain mudik karena keluarga yang sakit, anggota keluarga yang meninggal dunia, kondisi sedang hamil ditemani satu anggota keluarga, atau harus melahirkan ditemani maksimal dua orang.

    Menurut dia, pekerja / buruh yang terpaksa pulang karena keadaan darurat wajib melampirkan hasil cetak Surat Izin Masuk dan Keluar (SIKM).

    SIKM untuk pekerja / buruh swasta berupa surat ijin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / elektronik pengurus perusahaan dan identitas pekerja / buruh.

    Sedangkan PMI dapat melampirkan izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / elektronik dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

    Menaker Ida juga menginstruksikan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memfasilitasi pemulangan PMI yang mengalami keadaan darurat untuk mudik, dari debarkasi hingga daerah asal.




    Source