Syarief Hasan Tolak Amandemen UUD, PPHN Cukup Diatur UU

    Wacana amandemen UUD 1945 dinilai berpotensi memecah belah masyarakat.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), cukup mengaturnya melalui undang-undang (UU). . Karena itu, ia menolak untuk melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Saya kira cukup menghadirkan PPHN melalui undang-undang atau cara yang maksimal dengan TAP MPR, sehingga tidak perlu mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9).

    Syarief menilai untuk melakukan amandemen perlu banyak pertimbangan dan ini arena politik, sehingga dikhawatirkan bisa berubah terkait isi perubahan. Oleh karena itu, menurut dia, sebaiknya memperkuat arah pembangunan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Jangka Menengah. Rencana (RPJM).

    “Tujuan kita sebagai negara hanya satu, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu parameternya, bukan dalam bentuk yang monumental,” katanya.

    Syarief memastikan hingga saat ini MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini, menurut dia, menjawab pertanyaan dari berbagai pihak terkait wacana menghadirkan PPHN melalui amandemen.

    “Kabar terakhir yang bisa saya sampaikan sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR kemarin adalah MPR akan terus melakukan kajian mendalam karena banyak aspek yang harus diperhatikan,” ujarnya juga.

    Menurut dia, pimpinan MPR, setelah Badan Kajian MPR bekerja, berkesimpulan akan dilakukan kajian mendalam karena banyak aspek yang akan mempengaruhi dan dipertimbangkan ketika amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan. dibuat. Selain itu, ia menjelaskan perlu dilakukan kajian mendalam terkait wacana amandemen, karena dikhawatirkan akan terjadi. pergeseran sistem negara.

    “Kami tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan pimpinan MPR sepakat bahwa setelah kajian mendalam di Badan Pengkajian MPR, sosialisasi dilakukan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan semua pihak yang terlibat. pemangku kepentingan,” dia berkata.

    Dia tidak ingin isu amandemen memecah belah bangsa Indonesia. Padahal, masih banyak lagi hal esensial yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

    sumber : Antara



    https://www.republika.co.id/berita/qz0pdk409/syarief-hasan-tolak-amandemen-uud-pphn-cukup-diatur-uu