Syarief Hasan: Tujuan Pembangunan Nasional Adalah Kemakmuran Untuk Semua

TRIBUNNEWS.COM, KOLAK – Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan yang luas dengan penduduk lebih dari 270 juta etnis budaya yang beragam, Indonesia membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang tepat serta mampu mewujudkan tujuan akhir negara yaitu mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk mewujudkan semua itu, sistem perencanaan pembangunan nasional harus memenuhi beberapa kriteria, salah satunya adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setiap tahun agar daya beli tinggi dan roda perekonomian berjalan cepat. Dari sinilah muncul wacana besar dari masyarakat tentang perlunya bangsa ini menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman yang menjadi pedoman penyelenggara negara untuk melaksanakan pembangunan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang akrab disapa Syarief Hasan dalam acara ‘Diskusi dan Penyerapan Aspirasi Pemikiran dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Tentang Wacana Perubahan UUD 1945 Terkait Kebangkitan GBHN’, di Auditorium Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (9 4/2021).

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Kolaka Ahmad Safei, Wakil Bupati Muhammad Jayadin, jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka, Forkopimda, serta perwakilan dari beberapa ormas dan LSM sebagai peserta.

Di hadapan para peserta, Syarief Hasan mengungkapkan bahwa sebenarnya meski Indonesia tidak lagi memiliki GBHN seperti era Orde Baru, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, bangsa ini sudah merasakan dampaknya. terselenggaranya pembangunan nasional yang baik. yakni peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia dari US $ 1.161 per tahun menjadi sekitar US $ 3.475 per tahun. Akibatnya, tingkat kemiskinan juga turun dari 16 persen menjadi 11,25 persen dan angka pengangguran turun dari 11,2 persen menjadi 5,7 persen.

“Semua ini fakta dan terekam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Artinya cita-cita kita sebagai negara sebenarnya bisa tercapai dengan melaksanakan sistem pembangunan nasional tanpa mengubah UUD. Tentunya harus diiringi dengan baik, konsisten. dan kerja tak kenal lelah, “katanya. .

Namun, lanjut Syarief Hasan, sebagai negara demokrasi masyarakat diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, termasuk wacana menghidupkan kembali GBHN dan hal ini harus diapresiasi. “MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat berupaya menampung semua pendapat terkait arah negara ini, kemudian mengkajinya secara mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan,” imbuhnya.

Untuk itu, MPR gencar melakukan kegiatan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tokoh nasional, ormas, ormas, ormas, pimpinan partai politik dan kalangan birokrasi seperti Pemerintah Kabupaten Kolaka. , membahas mengambil masukan untuk memperkaya materi pembelajaran.

“Saya berharap dukungan pemikiran dan semangat dari masyarakat agar wacana besar ini dapat segera diputuskan. Lalu apapun keputusannya nanti, dibutuhkan atau tidaknya GBHN harus yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia, “dia menyimpulkan.




Source