Tanggapan Bank Mega Syariah Terhadap Deposito Nasabah yang Hilang

    Menurut dia, pada 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara tersebut.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Mega Syariah (BMS) Ratna Wahyuni ​​menanggapi informasi tentang nasabah BMS yang kehilangan simpanan sebesar Rp 20 miliar. Menurut dia, pada 2016 perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

    “Bank Mega Syariah tidak memberikan toleransi terhadap adanya pelanggaran peraturan perusahaan dan ketentuan hukum. Untuk itu kasus ini sudah kami serahkan kepada pihak berwajib dan sudah ditangani pada tahun 2015. Pengacara yang disebutkan dalam berita yang beredar sampai saat ini tidak pernah memberikan pernyataan tertulis secara tertulis. kepada Bank Mega. Syariah, “ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (19/4).

    Kemudian, pada tahun 2016 perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum mengikat.di kracht van gewijsde, dimana dalam salah satu pertimbangan hukum disebutkan bahwa fakta pengadilan menunjukkan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening perusahaan dalam kelompok nasabah.

    “Ini sudah beberapa kali kami sampaikan dan masalah ini sudah kami selesaikan dengan pengacara resmi sebelumnya dari pelanggan. Pengacara pelanggan saat ini belum melaporkannya kepada kami,” ucapnya.

    Sebelumnya, salah satu nasabah BMS kehilangan setoran Rp 20 miliar. Saat ini, melalui kuasa hukumnya, nasabah menginginkan BMS bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan.

    “PT Bank Mega Syariah (BMS) harus bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan yang terdaftar atas nama perusahaan asuransi yang menjadi klien saya. Dana simpanan sebesar Rp 20 miliar tersebut telah ditempatkan di BMS sejak 2012,” kata kuasa hukum perseroan. , Riduan Tambunan, melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (19/4).

    Deposito merupakan dana jaminan wajib yang ditempatkan di bank untuk memenuhi sejumlah regulasi. Diantaranya adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juncto Pasal 35 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 / PMK.010 / 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perasuransian. Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi yang mengatur Perusahaan Asuransi wajib membentuk Dana Jaminan, dalam bentuk dan besaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).




    Source