Tegaskan Tidak Ada Penghentian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, Kemenkes: Itu Hak Tenaga Kesehatan

Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan memastikan tidak ada penghentian pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kemenkes menegaskan, insentif bagi tenaga kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Pemerintah berupaya mempercepat pembayaran insentif melalui dua skema pembayaran, yaitu insentif bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, BUMN, rumah sakit swasta, TNI/POLRI yang dianggarkan dan dibiayai oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kemenkes Ungkap Varian Delta Ditemukan Hampir di Semua Kota di Pulau Jawa

Sedangkan insentif bagi tenaga kesehatan di rumah sakit dianggarkan dan dibiayai oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus berpedoman pada izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 Tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,” kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni Putri di Jakarta, Selasa (29). /6/2021). .

Baca juga: Usai Insentif PPnBM Mobil, Kemenperin Usul Perpanjangan PPnBM Property

Semakin cepat fasilitas kesehatan mengusulkan pembayaran insentif, semakin baik, karena pemerintah akan memproses pembayaran lebih cepat.

Tercatat lebih dari 97 ribu tenaga kesehatan dari 914 fasilitas kesehatan harus dibayar.

Rinciannya, lebih dari 97 ribu tenaga kesehatan tersebar di 10.505 RS TNI/Polri Nakes, 8.658 RS Vertikal Kemenkes, 2.290 RS BUMN Kesehatan, 1.951 Fasilitas Pelayanan Kesehatan di kementerian/lembaga lain, 2.682 Dinas Kesehatan.

Kemudian ada 1.201 Rumah Sakit Lapangan Pelayanan Kesehatan, 442 Puskesmas, 165 Laboratorium Pelayanan Kesehatan, dan 69.924 Rumah Sakit Swasta Pelayanan Kesehatan.

Pengajuan dilakukan oleh masing-masing Fasilitas Kesehatan melalui aplikasi.

Setelah itu, berkas pengajuan harus diverifikasi secara internal sebelum proposal ini disetujui oleh pihak-pihak di Kementerian Kesehatan.

Disebutkan, pembayaran insentif tenaga kesehatan pada 2021 merupakan anggaran yang efektif. Tidak perlu ditinjau oleh BPKP sehingga dapat mempercepat proses pembayaran.



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/29/tegaskan-tak-ada-penghentian-pembayaran-insentif-tenaga-kesehatan-kemenkes-itu-hak-nakes