Tentang Etika Kebangkitan Sahur, Kementerian Agama Angkat Bicara

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Urusan Islam dan Pembangunan Syariah (Urais Binsyar) Kementerian Agama (Kemenag) Moh. Agus Salim mengatakan tradisi bangun sahur harus disampaikan dengan cara yang santun, baik hati dan santun, agar keutamaan dan keberkahannya tetap terjaga.

“Membangkitkan sahur itu amal yang baik, tapi juga perlu dilakukan dengan cara yang santun dan baik untuk meningkatkan kualitas kebaikan itu sendiri,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Minggu (25/4/2021).

Saat membangunkan sahur, perlu juga memperhatikan hak kepentingan pribadi orang lain.

Jangan mengganggu hak orang lain. Misalnya orang yang sakit, punya bayi atau anak kecil, atau non muslim.

Baca juga: Bertemu Tetangga di Balik Teriakan Sahur Lewat Masjid Toa, Zaskia Jadi Yang Pertama Beri Peringatan

Baca juga: Cara Mudah Jadi Lebih Semangat Belajar atau Bekerja Saat Puasa, Jangan Lewatkan Sahur!

Menurut Agus Salim, hal tersebut sejalan dengan semangat moderat dalam beragama yang digaungkan Kementerian Agama beberapa tahun terakhir.

“Bahkan dalam wacana moderasi tentu tidak hanya milik tradisi Islam, tapi juga agama lain,” kata Agus.

Sementara itu, Plt Kasubdit Kemasjidan Fakhry Affan mengungkapkan, sejak 1978 Direktorat Jenderal Bina Umat Islam Kementerian Agama mengeluarkan pedoman penggunaan pengeras suara.

Baca juga: Sudah Memasuki Waktu Imsak, Boleh atau Tidak Terus Makan Sahur?

Instruksi tersebut tertuang dalam KEP / D / 101/1978 tentang Pedoman Penggunaan Loudspeaker di Masjid, Langgar dan Musalla.

“Takmir masjid juga harus mengatur secara ketat penggunaan pengeras suara atau toa masjid, misalnya bangun makan pada pukul 02.30 – 03.00 dan 03.30, durasi pemakaian hanya satu menit, dengan suara yang bagus dan cara yang baik,” kata Fakhry.

Menurut Fakhry, disinilah pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di tengah kompleksitas kehidupan beragama baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan, sebagai jalan moderat yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai nilai moral masyarakat.




Source