Terapkan PPKM Darurat, Hindari Pedagang Kecil Jadi ‘Korban’

Banyak masyarakat kecil yang kesulitan mencari nafkah dan nekat melanggar PPKM Darurat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) berdampak besar bagi dunia usaha. Terutama para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada penjualan.

PPKM darurat harus bertujuan untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. Namun, hal itu justru menyulitkan banyak komunitas kecil untuk mencari nafkah. Sehingga, banyak pedagang kecil yang nekat menjual dan melanggar aturan PPKM Darurat harus menerima denda.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar pelaksanaan PPKM Darurat segera dibenahi, salah satunya dengan melibatkan langsung Dinas Sosial di lingkungan pemerintah daerah. Khususnya dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kecil.

Dedi menilai penindakan terhadap pedagang kecil yang dianggap melanggar PPKM Darurat harus mempertimbangkan faktor kondisi sosial pedagang itu sendiri. Misalnya, apakah mereka terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah atau tidak.

“Jadi, ketika petugas turun ke masyarakat, mereka juga harus memiliki data. Jika mereka mendapat bantuan pemerintah, mereka bisa menindak pedagang yang melanggar. Artinya, mereka tidak berdagang untuk makanan, tetapi untuk kebutuhan lain,” kata Dedi. kepada wartawan, Senin (19/7).

Di sisi lain, kata Dedi, jika pedagang kecil tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, petugas tetap bisa melakukan tindakan, namun dengan solusi bagi perekonomian.

“Artinya petugas Dinas Sosial harus mendampingi petugas turun ke lapangan. Para pedagang memberikan bantuan, misalnya untuk makan siang atau makan malam besok pagi. Ini konteks pedagang kecil kan,” kata Dedi.

Dedi meyakini jika tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip sosial, maka tidak akan ada lagi masalah terkait pedagang kecil yang belakangan muncul ke permukaan. Pasalnya, kata Dedi, permasalahan saat ini adalah penegakan hukum yang tidak disertai solusi.

“Sudah ada tindakan, tetapi tidak ada solusi. Orang-orang dihentikan menjualnya atau didenda, tetapi dampaknya tidak pernah dipikirkan, hanya akan memperburuk keadaan, tidak ada solusi,” katanya.

Dedi mengatakan, penertiban juga harus mempertimbangkan tingkat penularan Covid-19 di wilayah penertiban. Sebab, inti dari PPKM Darurat itu sendiri adalah untuk menekan potensi penularan Covid-19.

Untuk itu, Dedi meminta petugas mendata penyebaran Covid-19 di wilayah yang diperiksa. Menurut dia, jika ada warga yang berkumpul di daerah yang bukan klaster penularan Covid-19, tidak perlu dilakukan tindakan, tetapi hanya ditegur dan disuruh pulang dan pedagang diperingatkan.

Tapi, kata dia, jika daerah itu memang cluster dan warga serta pedagangnya bandel, maka harus ada eksekusi paksa. “Namun, eksekusi paksa diakhiri agar masyarakat bisa mengasingkan diri. Di situlah Dinas Sosial membantu warga menyelesaikan masalah ekonominya,” katanya.

Karena itu, Dedi meminta petugas Satpol PP, TNI, dan Polri yang turun ke lapangan untuk melakukan operasi PPKM Darurat didampingi petugas Dinas Sosial dengan kekuatan logistik yang cukup. “Baru itu efektif dan menjadi solusi,” ujarnya.



https://www.republika.co.id/berita/qwhlle396/terapkan-ppkm-darurat-hindari-pedagang-kecil-jadi-korban