Terbentur Dana, Bakesbangpoldagri Tetap Lakukan Sosialisasi UU Pemilu

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bukan saja menjadi tugas KPUD semata. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) setempat, juga punya kepentingan melakukan hal sama. Terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, Pileg dan Pilpres 2019 nanti.
Apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sangat berharap pemda dapat memfasilitasi dan mendukung sosialisasi tentang Pemillu ini.
Ditemui Gaung NTB, Selasa (03/10), Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, H Yahya Adam, BA, mengatakan sosialisasi ini perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam menghadapi pesta demokrasi tersebut.
Namun, sayangnya kata H Yahya Adam, pihaknya sedikit mengalami kendala dana. Dana untuk kegiatan sosialisasi ini, ternyata tidak dimasukkan dalam anggaran di SKPD nya. Itu lantaran penetapan UU tentang Pemilu tahun 2017 ini, baru disahkan oleh pemerintah pusat. Sementara pembahasan anggaran di SKPD nya, sudah selesai dilaksanakan.
Meski anggaran untuk sosialisasi ini tidak tersedia, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Sumbawa itu, tidak terlalu mempersoalkannya. Pihaknya, akan berupaya sekuat tenaga mencari anggaran dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mengingat pentingnya sosialisasi tersebut. “Dukungan dana untuk sosialisasi ini sangat kami harapkan, supaya masyarakat kita lebih paham lagi tentang Pemilu. Apalagi sekarang Pileg dan Pilpres digelar berbarengan,” kata H Yahya Adam.
Bakesbangpoldagri sendiri berencana melakukan sosialisasi UU Pemilu ini, bulan November mendatang. Sosialisasi ini dimulai di tingkat kabupaten dengan menghadirkan pengurus parpol, LSM, Ormas, PSN dan pimpinan SKPD serta pihak-pihak terkait. “Insya Allah, di 24 kecamatan juga akan kita lakukan sosialisasi,” demikian H Yahya Adam.