TERDAKWA DANA BOS SMKN 1 LUNYUK TIDAK AJUKAN EKSEPSI

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    Sidang perdana atas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyalahgunaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun anggaran 2015 lalu senilai Rp 67.200.000 pada SMKN 1 Kecamatan Lunyuk Sumbawa yang melibatkan Lelaki Aw oknum mantan bendahara BOS (kini pensiunan PNS), Senin (24/09) kemarin berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram dibawah kendali ketua majelis hakim AA Ngurah Rajendra SH MH dkk, dengan agenda pembacaan surat dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dan Agus Widiyono SH MH.
    Dalam dakwaannya tim Jaksa mengungkapkan kronologis kejadian dari kasus dana bos SMKN I Lunyuk itu sendiri terjadi, sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP/160/III/2018/SPKT, berawal ketika itu tahun 2015 lalu SMKN 1 Lunyuk Sumbawa itu memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN tahun 2015 sesuai dengan DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp 102.000.000 (102 Juta) dengan jumlah siswa sebanyak 170 siswa dan indeks setiap siswa per smester Rp 600.000, dimana pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 lalu terjadi mutasi dan pelantikan Kepala Sekolah SMKN 1 Lunyuk dari Ash S.Pd M.Pd kepada I Wayan Sabeh SP, sehingga pada hari Jum’at 13 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor BRI Cabang Sumbawa pelaku (tersangka) lelaki Aw selaku bendahara BOS sekolah tersebut bersama dengan kepala sekolah melakukan pencairan dana BOS sebesar Rp 67.200.000.
    Namun, kenyataannya setelah uang tersebut berada ditangan pelaku Aw tidak dibelanjakan untuk keperluan sekolah melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang hingga sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akibat perbuatan tersangka itu negara dirugikan dan tersangka dikenai dengan ancaman sejumlah pasal pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana badan dan denda yang cukup berat.
    Usai mendengarkan dakwaan tim Jaksa, terdakwa yang didampingi kuasa hukum khususnya Advocat dari Mataram itu ketika dimintakan tanggapannya oleh Hakim Tipikor Mataram, menyatakan kalau terdakwa tidak akan menanggapi dakwaan jaksa atau tidak akan mengajukan eksepsi, sehingga hakim Tipikor-pun meminta kepada tim Jaksa agar dapat mengajukan sejumlah saksi terkait pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin 1 Oktober mendatang.