TERDAKWA MERGER BPR-NTB DITUNTUT 4,6 TAHUN PENJARA Dibebani Uang Pengganti dan Denda Sebesar Rp 482 Juta Lebih.

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah melalui proses persidangan yang cukup alot dan memakan waktu yang panjang atas kasus merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Tahun 2017 lalu dari PD menjadi PT yang melibatkan dua orang terdakwa utama lelaki Ikh mantan Dirut PD BPR NTB Cabang Sumbawa selaku Ketua Tim Konsolidasi dan koleganya lelaki Mtw mantan Dirut PD BPR NTB Cabang Lombok Timur selaku Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Kamis (27/09) kembali berlangsung dengan agenda pembacaan tuntutan pidana Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB Hademan SH – Riauzin SH – Lalu Budi Tridadi SH dkk.
Dihadapan sidang Pengadilan Tipikor Mataram yang dikendalikan ketua majelis hakim AA Putu Ngurah Rajendra SH MH dkk, Tim Jaksa Hademan SH dkk menuntut pidana terhadap terdakwa lelaki Ikh mantan Dirut PD BPR NTB Cabang Sumbawa selaku Ketua Tim Konsolidasi merger BPR itu selama 4 tahun dan 6 bulan penjara potong tahanan disertai dengan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 100.000.000 Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 382.041.250, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrach), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, begitu pula apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan sejumlah barang bukti digunakan untuk perkara terdakwa Mtw.
Tuntutan pidana badan dan denda terhadap terdakwa lelaki Ikh tersebut diajukan tim Jaksa, karena tim Jaksa sangat yakin kalau perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Ikh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, saksi ahli, keterangan terdakwa dan sejumlah dokumen barang bukti, maka perbuatan terdakwa telah terbukti adanya melakukan penyimpangan dan mengindari tanggung jawabnya dalam pengendalian, pengelolaan dana konsolidasi sebagai amanah SK Gubernur NTB Nomor 503-89 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.063.582.500 (sekitar Rp 1 Miliar lebih).
Sidangpun akhirnya ditunda hakim Tipikor hingga pekan mendatang untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa Ikh bersama tim kuasa hukum khususnya Advocat Dr Umaiyah SH MH dkk, mengajukan pledoi nota pembelaannya.
Advocat Dr Umaiyah SH MH kuasa hukum terdakwa dalam keterangan Persnya melalui jaringan telepon seluler kepada Gaung NTB Jum’at sore (28/09) kemarin, menyatakan kalau melihat tuntutan pidana yang diajukan tim JPU Kejati NTB terhadap terdakwa merger BPR lelaki Ikh tersebut, dinilai tuntutan pidana yang dipaksakan atau tuntutan “sakit hati”, karena apa yang dijadikan pertimbangan hukum mengada-ada tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab kliennya sendiri (lelaki Ikh) diyakininya tidak bersalah dan tidak melakukan penyimpangan dana merger BPR sebagaimana yang didakwakan.
“Oleh karena itu, lihat saja nanti pada sidang lanjutan pledoi pembelaan kami selaku tim kuasa hukum dari terdakwa, apalagi penerapan pasalnya, tuntutan pidana badan, denda dan uang pengganti yang diajukan tim Jaksa perlu dikritisi dan diluruskan, bahkan kami meminta agar sejumlah pihak terkait yang disebut-sebut sangat bertanggung jawab oleh terdakwa dalam persidangan sebelumnya agar segera diusut tuntas, dan bahkan kasus merger BPR ini juga akan dilaporkan ke KPK agar semuanya dapat dibongkar dengan terang dan jelas,” tandas Doktor Umaiyah Advocat senior NTB ini disapa.