TERDAKWA PPK KAPAL PERINTIS DISHUB DITUNTUT 2 TAHUN

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah rekanan kontraktor pelaksana pengadaan kapal angkutan perintis pada Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa tahun 2009 lalu yang menyerap anggaran dana senilai Rp 272.675.000, berdasarkan kontrak berupa pengadaan kapal baru tetapi kenyataannya menyediakan kapal bekas oknum SW Direktur CV MP Sumbawa sebelumnya dituntut pidana selama 2 tahun penjara disertai denda dan ganti kerugian oleh tim JPU Kejari Sumbawa pekan lalu, maka Senin (02/10) kemarin giliran mantan PPK Dishub Arf dituntut pidana selama 2 tahun penjara potong tahanan disertai dengan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 50 Juta Subsider 3 bulan kurungan, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Psl 18 ayat (1b) UU No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dihadapan sidang terbuka yang dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram Ferdinand Leonard Markus SH MH dkk, tim JPU Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH dalam tuntutan pidananya sangat yakin telah mampu membuktikan sejumlah unsur pidana yang didakwakan sebelumya kepada terdakwa, dengan memperhatikan fakta persidangan keterangan saksi terkait, keterangan ahli, saksi meringankan (Adecharge) maupun keterangan terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka perbuatan terdakwa telah terbukti terjadi adanya.
Perbuatan mana dilakukan berawal dari adanya pengadaan kapal angkutan perintis pada Dishub Sumbawa tahun 2009 lalu dengan menyerap anggaran sekitar Rp 272.675.000, yang pelaksanaan pengadaannya dipercayakan kepada Alex Seroja (Alm) menggunakan bendera perusahaan CV MP Sumbawa milik Direkturnya oknum SW (terdakwa lainnya displit), dimana berdasarkan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketika itu adalah pengadaan kapal baru tetapi kenyataannya direalisasikan dengan pengadaan kapal bekas, sehingga menimbulkan adanya kerugian negara.
Karena terdakwa bersama tim Penasehat Hukumnya dari Mataram Advocat H Alamsyah Dahlan SH meminta waktu untuk dapat menyusun Pledoi Pembelaannya, maka hakim Tipikor Mataram-pun menunda sidang hingga Senin 9 Oktober mendatang, dengan agenda pembacaan pembelaan dari diri terdakwa.