Terkait Wacana Penghapusan Premi, Waka DPD RI Diminta Penegakan Bertahap

TRIBUNNEWS.COM – Pertamina saat ini sedang menjalankan program langit biru yang mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan penggunaan BBM Premium dengan beralih ke jenis Pertalite atau Pertamax yang memiliki kualitas RON lebih baik.

Terkait program tersebut, muncul wacana penghapusan Premium sebagai salah satu bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya pada Kamis (8/4/2021) menyatakan, penghapusan BBM jenis Premium bisa terwujud.

“Program eliminasi Premium bisa dilaksanakan secara bertahap. Pertamina harus menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan daerah yang berbeda. Tidak bisa langsung dihilangkan, mungkin yang paling tepat adalah pembatasan stok di daerah,” ujarnya.

Region Manager Retail Sales VII PT Pertamina (Persero), Remigius Choerniadi Tomo menjelaskan, bahan bakar premium hanya dapat digunakan untuk mesin bensin dengan rasio kompresi rendah.

Penggunaan premium pada buatan mesin penghematan bahan bakar tidak optimal (km / liter bahan bakar rendah) dan emisi gas buang kotor. Sehingga Premium dan Pertalite yang memiliki angka oktan rendah dianggap tidak ramah lingkungan.

Premium, lanjutnya, juga hanya cocok untuk mesin dengan teknologi mesin bensin Euro 1 yang emisi gas buangnya sangat mencemari.

Menurut Sultan, senator muda asal Bengkulu itu, kita juga dihadapkan pada aturan lingkungan. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017.

“Kesepakatan antara dunia dan pemerintah adalah bagaimana masing-masing negara berupaya untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi polusi udara, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan bakar yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Jadi, ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan untuk menjaga emisi karbon, menjaga pencemaran udara itu batasnya di RON, ”ucapnya.

Hanya saja, sambung Sultan, kita benar-benar harus mempelajarinya dengan cermat. Dengan tidak adanya regulasi mengenai pembatasan usia kendaraan, maka menjadi tantangan bagi penerapan kebijakan penghapusan jenis bahan bakar premium. Apalagi di daerah yang banyak terdapat perahu nelayan, kendaraan tua yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Dan ini harus disimulasikan secara komprehensif.

Rencana tersebut harus dilakukan secara bertahap. Artinya distribusi Premium sebenarnya masih dilakukan secara selektif kepada konsumen konsumen.

Sedangkan konsumen yang menggunakan BBM jenis penugasan khusus (JBKP) seperti Premium diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 43 Tahun 2018.

“Konsumen yang menggunakan Premium belum diatur secara detail melalui kedua peraturan tersebut. Akibatnya, masih perlu ditentukan secara pasti siapa konsumen pengguna yang akan diberikan JBKP. Penghapusan Premium, selain mempertimbangkan revisi Perpres. , juga perlu memperhatikan kesiapan kilang Pertamina memproduksi BBM dengan oktan tinggi, ”pungkasnya.




Source