TERLIBAT PENCURIAN PELAKU ANAK DILAKUKAN DIVERSI

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Karena terlibat tindak pidana pencurian uang dan handphone milik tetangganya, seorang anak dibawah umur berinitial An (11) yang bermukim di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea KSB, beruntung masih bernasib baik tidak dilakukan proses pidana sesuai dengan UU Peradilan Anak tetapi hanya dilakukan Diversi penyelesaian musyawarah dengan cara berdamai diluar Pengadilan, guna dapat memberikan efek jerah bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut, yang ditandai dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 22/Pen.Pid.Sus – Anak/2018/PN.Sbw yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar I Wayan Eka Mariartha SH M.Hum.
Awalnya kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan pelaku anak ini diketahui aparat Kepolisian Resort Sumbawa Barat berawal dari kedatangan korban berinitial Ibu Sr yang melaporkan kalau dirinya mengalami tindak pidana pencurian pada hari Jum’at 3 Agustus 2018 lalu sekitar jam 02.00 Wita bertempat di TKP rumah kediamannya, yang diduga pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu kios yang dalam keadaan tidak terkunci dan pelaku berhasil mengambil 1 (satu) buah HP yang sedang di cash dilantai kamar tidur dan pelaku juga berhasil mengambil uang tunai dengan nilai total mencapai sekitar Rp 5 Juta yang tersimpan didalam toples, 2 buah celengan dan didalam dompet milik korban yang tersimpan diatas lemari, dimana beberapa hari kemudian pelaku anak berhasil diamankan Polisi.
Namun, akhirnya orang tua pelaku anak dan korban melakukan mediasi dan musyawarah untuk berdamai dengan korban memberikan maaf kepada pelaku, difasilitasi pihak Kepolisian bersama pendamping dari Balai Pemasyarakatan Sumbawa (Bapas) yang telah melakukan penelitian kemasyaratan (litmas) dan bahkan pelaku (terlapor) akan diikutsertakan dalam program pendidikan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga kesepakatan Diversi telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 29 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.