TERPIDANA BRONJONG FIKTIF KSB TOLAK DIEKSEKUSI JAKSA

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah 30 April 2018 lalu rekanan kontraktor pelaksana Abdul Gafur SH terdawa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan atas proyek pembangunan bronjong pengaman tebing kuburan di Desa Mura Kecamatan Brang Ene KSB tahun 2016 lalu dengan biaya pembangunannya menggunakan dana APBD II KSB senilai Rp 92.800.000 yang digelontorkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat (PUPR) KSB, telah dijatuhi vonis pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram diketuai Anak Agung Rajendra SH M.Hum dkk, selama 2 tahun dan 8 bulan penjara potong tahanan, disertai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan dan pembayaran denda sebesar Rp 82.600.000 Subsider 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan bandingnya menjatuhkan putusan pidana sama dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tipikor Mataram.
Namun, vonis banding Pengadilan Tinggi Mataram bulan lalu itu, saat Senin (05/11) kemarin hendak dilakukan eksekusi oleh tim Tim Jaksa Kejari Sumbawa dibawah koordinator Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH terhadap terpidana bronjong fiktif KSB Abdul Gafur SH yang berada didalam sel tahanan Rutan Lapas Mataram, justru Abdul Gafur SH menolaknya dan bahkan tidak mau menandatangani berita acara eksekusi, kendati demikian tim Jaksa telah berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.
Jaksa Raka akrab kasi Pidsus Kejari Sumbawa ini disapa, dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB melalui jaringan telepon seluler Selasa siang (06/11) kemarin membenarkan kalau pelaksanaan eksekusi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram yang menjatuhkan vonis pidana sama (Conform) dengan putusan Hakim Tipikor Mataram yakni menghukum terdakwa Abdul Gafur SH selama 2 tahun dan 8 bulan penjara potong tahanan, disertai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan dan pembayaran denda sebesar Rp 82.600.000 Subsider 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi saat akan dilakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan di Rutan Lapas Mataram kemarin justru yang bersangkutan menolaknya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan, kendati demikian tak masalah yang penting kami tim Jaksa telah melaksanakan tugas dengan baik, ujarnya.
Sebagaimana diketahui bersama, putusan hakim Tipikor maupun hakim PT Mataram tersebut, jauh lebih ringan 1 tahun dan 4 bulan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa sebelumnya yang menuntut pidana terhadap terdakwa Abdul Gafur SH rekanan kontraktor pelaksana asal KSB selama 4 tahun penjara, denda Rp 50 Juta Subsider 3 bulan kurungan dan dibebani pula membayar uang pengganti sebesar Rp 82,6 Juta Lebih Subsider 6 bulan kurungan, dimana ketika itu baik terdakwa maupun Tim JPU sama-sama menyatakan tidak dapat menerima dan menyatakan banding, namun akhirnya upaya banding terdakwa kandas.