Tidak Selesai Sesuai Kontrak Dinas Dikbud Sumbawa Berikan Denda Rekanan Proyek Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Badas

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, terpaksa memberikan denda terhadap PT Aksasindo Karya, rekanan pelaksana proyek pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri 1 Labuhan Badas. Hal itu dilakukan, karena pihak rekanan dinilai lalai dalam melaksanakan paket pekerjaan dari dana APBD senilai Rp 3,2 miliar tersebut.
Berdasarkan kontrak, gedung berlantai dua ini seharusnya sudah rampung dikerjakan tanggal 14 Desember 2017 lalu. Namun nyatanya, sampai hari ini pembangunan 10 ruang kelas baru, satu ruang kepala sekolah menyatu dengan ruang TU, dan satu ruang guru belum juga kelar. Kontrak pekerjaan sendiri dimulai dari tanggal 18 Juli 2017 sampai 14 Desember 2017, atau 150 hari kalender. “Berdasarkan kontrak, tanggal 14 Desember 2017, semestinya sudah selesai. Karena belum juga rampung sesuai kontrak, rekanannya kita beri denda Rp 3,2 juta setiap hari. Ada sedikit kelalaian dari pekerjanya, sehingga pekerjaan ini tidak tuntas tepat waktu,” ungkap Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, ME.
Oleh PPK kata Amir Mahmud, saat ditemui Gaung NTB, Senin (18/12), rekanan sudah diberikan kelonggaran maksimal selama 50 hari, untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya, terhitung sejak berakhirnya kontrak tanggal 14 Desember 2017. Kendati diberikan kelonggaran waktu, denda yang diberikan tetap berjalan. “Ini tidak menyimpang dari aturan (pemberian kelonggaran waktu), meski lewat dari tahun anggaran. PPK juga sudah mengajukan surat permohonan untuk penganggaran kembali pada tahun 2018 nanti,” ujarnya.
Dinas Dikbud Sumbawa menurut Amir Mahmud, optimis setelah diberikannya kelonggaran waktu ini, rekanan bakal mampu menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai bukti kesungguhannya, rekanan sudah menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 50 juta, bentuk komitmen keseriusan mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. “Rekanan juga sudah berjanji menambah tenaga kerjanya. Sekarang mereka kerja siang malam. Kalau belum juga selesai setelah diberikan kelonggaran waktu selama 50 hari, PPK berhak melakukan pemutusan kontrak,” tegasnya.
Ditemui terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas, A Rahman Semba, SPd, berharap paling lama bulan Februari tahun 2018 mendatang, ruang kelas baru di sekolahnya sudah dapat digunakan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Sejak ruang kelas lama dibongkar kata Rahman Semba, KBM di sekolahnya kurang maksimal karena ruang geraknya cukup terbatas. Kegiatan ekstrakurikuler pun terpaksa ditiadakan, selama proses pembangunan ruang kelas baru dilakukan.
Yang paling terasa saat ini sambungnya, persiapan dalam menghadapi Ujian Nasional (UN). “Kami cukup kesulitan untuk menambah jam pelajaran, sebab tidak ada ruangan. Untuk sementara ini, siswa terpaksa masuk pagi dan sore. Semoga bulan Februari nanti, siswa sudah bisa masuk pagi semuanya,” demikian Rahman Semba.