TIGA PEJABAT DESA LUNYUK REA DIPERIKSA JAKSA

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Penyelidikan intensif melalui kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bukti dan keterangan (Puldata dan Pulbuket) atas kasus dugaan tindak pidana penyimpangan penggunaan dan pemanfaatan alokasi dana desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Sumbawa tahun 2015/2016 sekitar Rp 1,3 Miliar lebih, kini kembali dilakukan tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa dengan melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait secara marathon hingga pekan depan, dimana tiga pejabat Desa setempat Kamis (11/10) diperiksa dan dimintai keterangan klarifikasi oleh tim Jaksa sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing.
Keiga pejabat Desa Lunyuk Rea yang diperiksa tersebut selama tiga jam penuh diruang tertutup dan terpisah itu adalah Samsul Hidayat Ketua BPD Lunyuk Rea terlihat diperiksa intensif oleh Jaksa Rahajeng Hanggarjani SH diruang Pidsus bersama koleganya Andri Ade Pratama Sekdes Lunyuk Rea yang diperiksa oleh Jaksa Agus Widiyono SH, sedangkan bendahara Desa Lunyuk Rea Dedet Adi Putra S.Pd dimintai keterangan diruang Intelejen Kejari Sumbawa oleh jaksa Indah Pujiasti SH, dengan menjawab sejumlah pertanyaan tim Jaksa seputar pemanfaatan dan penggunaan daru dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan di wilayah tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya kemarin, membenarkan kalau jadual pemeriksaan penyelidikan hari ini difokuskan khusus bagi penanganan kasus ADD Lunyuk Rea, dimana ketiga pejabat Desa baik itu Sekdes, Ketua BPD dan Bendahara Desa telah memberikan keterangannya sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing secara kooperatif, sedangkan untuk Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lunyuk Rea Syaifullah yang dijadualkan pemeriksaannya Rabu (10/10) kemarin kendati telah dilayangkan surat panggilan secara patut, namun yang bersangkutan tidak datang tanpa alasan yang jelas, tukasnya.
Kendati Ketua TPK tersebut “Mangkir” dengan panggilan pertama tim Jaksa terang Jaksa Raka akrab Kasi Pidsus ini disapa awak media, namun pada pemeriksaan pekan depan yang bersangkutan dipanggil untuk kedua kalinya, karena itu kepada sejumlah pihak terkait yang dipanggil diharapkan lebih kooperatif datang memenuhi panggilan Jaksa, sebab jika sampai dengan tenggat waktu dan beberapa kali dilakukan pemanggilan secara patut ternyata ada yang tidak mengindahkan, maka tentu akan mengambil langkah hukum selanjutnya dan bisa saja dilakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tandasnya.