Tolak Interpelasi Anies, Ini Alasan Anggota Fraksi PKS

    Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk mendapatkan informasi tentang Formula E.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz tidak setuju dengan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait balapan mobil Formula E.

    “Saya kira ini (interpelasi) berdampak pada hubungan antara legislatif dan eksekutif menjadi kurang harmonis ya,” kata Abdul kepada wartawan di kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

    Selain itu, Abdul mengaku tidak setuju dengan penggunaan hak interpelasi karena masih banyak cara lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Formula E. Selama ini, kata dia, Anies cukup terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. anggota dewan. “Saya pikir gubernur masih itu terbuka. saya jika Ada apa menjawab, ingin bertemu kapan pun terbuka,” katanya.

    Karena itu, ia mengharapkan anggota dewan menggunakan sarana komunikasi lain selain interpelasi. Namun, dia mengizinkan anggota dewan untuk mengajukan interpelasi, yang merupakan hak masing-masing. “Tapi prosesnya masih panjang, masih perlu dipertemukan kembali oleh pimpinan. Saya harap ini tidak terus bergulir antara ekslusif dan legislatif,” ujarnya.

    PKS diketahui menjadi partai yang mengusung Anies di Pilgub 2017. Fraksi PKS DPRD DKI terdiri dari 16 anggota legislatif.

    Penggunaan hak interpelasi ini diusulkan oleh 33 orang yang terdiri dari 25 legislator PDIP dan 8 legislator PSI. Artinya, semua anggota Fraksi PDIP dan PSI terlibat. Ke-33 anggota DPR itu antara lain Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, dan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad.

    Tujuan akhir dari penggunaan hak ini disebut untuk membatalkan acara Formula E. Kemudian dana tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk penanganan pandemi.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah menerima berkas hak interpelasi. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas di Badan Permusyawaratan (Bamus) DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas dalam rapat paripurna.

    Pengesahan hak interpelasi dapat dilakukan jika rapat paripurna dihadiri oleh 50 persen + 1 anggota dewan (54 anggota). Hak interpelasi yang sah dapat disahkan jika disetujui oleh minimal 28 anggota legislatif yang hadir.



    https://www.republika.co.id/berita/qygipc377/tolak-interpelasi-anies-ini-alasan-anggota-fraksi-pks