Ultimatum KPK Serahkan Bukti Korupsi Perpajakan

    Pihak yang menghalangi penyidikan KPK bisa diganjar pasal 21 UU Tipikor.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ancaman hukuman pidana bagi siapa pun yang berusaha menghalangi pengusutan perkara. Hal itu disampaikan KPK terkait dugaan adanya pihak yang sengaja menghalangi penyidikan terkait kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Siapapun yang sengaja memblokir penyidikan dengan antara lain diduga memindahkan barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini, kami tidak segan-segan menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa. (13/4).

    Hal tersebut disampaikan terkait kegagalan penyidik ​​KPK menemukan barang bukti saat menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Jumat (9/4) lalu. Diduga ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja kehilangan alat bukti ke alat bukti.

    Ali memastikan proses pengajuan izin penggeledahan PT Jhonlin Baratama telah dilakukan sesuai dengan mekanisme regulasi yang berlaku. Dia mengatakan, selama ini mekanisme pengurusan izin penggeledahan tidak ada masalah dari Badan Pengawas (Dewas) KPK.

    Ia mengatakan, KPK tidak mau berspekulasi terkait adanya kebocoran kegiatan penggeledahan yang dirujuk oleh unsur internal lembaga tersebut. Ia menegaskan, pada prinsipnya KPK akan tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi, baik langsung maupun tidak langsung, proses penyidikan kasus ini.

    “Perhatian dan fokus kami adalah dugaan pihak yang tidak kooperatif dan sengaja memblokir penyidikan dengan cara mentransfer barang bukti,” ujarnya.

    Ia mengatakan, KPK saat ini akan terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut. KPK, lanjutnya, mengajak masyarakat untuk ikut mengawal setiap proses.

    Sebelumnya, penyidik ​​KPK gagal menemukan barang bukti saat menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Jumat (9/4) lalu. Diduga ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja kehilangan alat bukti ke alat bukti.

    KPK sedang mencari keberadaan truk yang diduga membawa barang bukti berupa dokumen terkait kasus suap pajak di Kalimantan Selatan. Namun, setelah tim penyidik ​​KPK mendatangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini sedang digeledah.

    KPK memang tengah menyelidiki dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini, KPK belum menyampaikan detail kasus tersebut sesuai kebijakan internal KPK.

    KPK mengatakan, publikasi perkara termasuk pengumuman tersangka akan dilakukan ketika sudah dilakukan penangkapan atau penahanan tersangka. KPK meminta semua pihak memberi waktu kepada tim penyidik ​​KPK untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu.

    KPK memastikan akan memberi tahu publik dan tentang perkembangan kasus suap. Begitu juga dengan barang bukti apa saja dan akan dijelaskan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal-pasal dugaannya.

    Namun, lembaga antikorupsi telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah perjalanan ke luar negeri dua Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN), yakni APA dan DR. Selain itu, pihak imigrasi juga melarang empat orang berinisial RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan bepergian ke luar negeri bagi beberapa pihak ini berlaku selama 6 bulan mulai 8 Februari 2021 hingga 5 Agustus 2021.




    Source