‘UMKM Membutuhkan Dukungan untuk Perlindungan Merek Pemberi Lisensi yang Mudah’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU Ciptaker). Undang-undang yang sempat kontroversial tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat terdapat sejumlah pasal dalam UU tersebut yang memberikan akses dukungan, kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM.

“Salah satunya untuk memudahkan dan mempermudah proses Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual, kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan bahan penolong industri jika tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan / atau ekspor. fasilitas, “kata Direktur Eksekutif Hukum LPS. sekaligus Ketua Persatuan Alumni Bumi (PBA) Ary Zulfika saat webinar bertajuk “Kemudahan Berusaha dan Perlindungan Merek untuk UMKM”, Kamis (23/4).

Menurut Ary, UU Cipta Kerja juga mengamanatkan penyelenggaraan inkubasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan / atau masyarakat. Dalam kegiatan inkubasi ini, PBA yang mewadahi Komunitas Alumni UMKM dan Anggota KUALI turut berperan serta membantu para pelaku UMKM.

Mengenai perlindungan merek, Ary mengungkapkan bahwa selain menjadi pembeda, merek dapat menjadi kekuatan penetrasi di pasar yang dapat diusulkan oleh pelaku UMKM secara individu maupun kolektif. Dengan melakukan hal ini secara kolektif akan memudahkan penetrasi pasar, tidak perlu ada biaya pemasaran dan pendaftaran merek yang harus ditanggung masing-masing, dan tidak perlu perang. branding di kalangan pelaku UMKM.

Sehingga seluruh pelaku UMKM yang sejenis dapat memperoleh keuntungan secara kolektif, tanpa perlu bersaing dengan produk sejenis diantara mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas bagi pelaku UMKM. “Collective Brand merupakan bagian dari filosofi komunitas yang digagas PBA untuk bersama-sama maju menembus pasar dengan kekuatan identitas bersama,” kata Ary.

Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Berry Fauzi, mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan K-UMKM sebagai turunan dari UU Ciptaker. Sehingga pelaku UMKM dapat berkembang dan maju dikelasnya. PP tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usaha guna mendapatkan sejumlah keuntungan.

Dalam PP No. 7/2021, pelaku UMKM wajib memiliki izin usaha dalam menjalankan kegiatannya. Berry menjelaskan pemberian izin usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko usaha yang dimilikinya. “Jika tingkat risikonya rendah, maka yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan usaha berisiko menengah-rendah dan menengah-tinggi memerlukan NIB dan sertifikat standar. Sedangkan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi diberikan NIB dan perizinan. dibutuhkan, “kata Berry.

Berry menambahkan, sistem perizinan usaha telah terintegrasi secara elektronik dengan beberapa pihak. Integrasi ini berarti pengajuan izin usaha tunggal akan mendapatkan izin usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH).

“Tapi SNI ini bukan SNI biasa, tapi SNI Pengembangan UMKM dan sertifikat halal yang ada bukan secara umum melainkan pernyataan jaminan halal. Yang menarik adalah pendaftaran izin tunggal, pemenuhan standar sertifikat atau kepemilikan izin, dan perpanjangan izin. Sertifikat JPH untuk UMKM tidak dipungut biaya, ”kata Berry.

Pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB juga akan diberikan sejumlah keuntungan. Dari segi legalitas, memberikan kemudahan pendirian perusahaan perseorangan bagi UMK, NIB sebagai satu-satunya izin UMK, dengan pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh pemerintah.

Kedua, PP ini juga memberikan kemudahan produksi dan pembiayaan. PP ini memberikan pembebasan biaya perizinan bagi UMK, kemudahan pembiayaan dan permodalan, kemudahan penyediaan bahan baku dan produksi, serta peningkatan kualitas SDM UMK. Terkait peningkatan kualitas Dari MSE HR, setiap kegiatan pelatihan kami adakan “Kami wajib mewajibkan NIB untuk bisa mengikuti pelatihan,” kata Berry.


Source