Uni Eropa Kembali Memberlakukan Sanksi kepada 10 Pejabat Junta Myanmar dan 2 Perusahaan

    TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS – Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi kepada 10 pejabat junta Myanmar dan dua perusahaan yang terkait dengan militer atas kudeta dan tindakan keras berdarah terhadap pengunjuk rasa.

    “Orang-orang ini” semuanya bertanggung jawab untuk merusak demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar, dan atas keputusan yang represif dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, “kata negara-negara anggota usai pertemuan virtual para menteri luar negeri Uni Eropa. Asia, Selasa (20/4/2021) ).

    Selain individu, terdapat dua perusahaan, yakni Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC).

    Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang “dimiliki dan dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), dan memberikan pendapatan untuk itu”.

    “Meningkatnya kebrutalan junta militer memiliki konsekuensi yang jelas,” cuit kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell setelah memimpin pertemuan para menteri UE.

    Baca juga: Mantan Sekjen PBB itu mendesak ASEAN segera merespon gejolak di Myanmar

    Diplomat UE mengatakan para pejabat yang terkena sanksi sebagian besar adalah anggota Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.

    Penambahan mereka membuat jumlah menjadi 35 junta militer elit Myanmar dalam daftar sanksi, yang memberlakukan larangan perjalanan dan membekukan aset.

    Pernyataan itu mengatakan negara-negara Uni Eropa bersatu dalam “mengutuk tindakan brutal junta militer” dan bertujuan untuk membawa perubahan dalam kepemimpinan junta.

    Pesan yang dikirim ke penguasa militer Myanmar, kata mereka, “melanjutkan jalan yang sekarang hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut dan tidak akan pernah memberikan legitimasi”.

    AS dan Inggris telah memberikan sanksi kepada MEC dan MEHL, yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen. Washington juga telah memukul perusahaan permata negara Myanmar.

    Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Ingin Diundang ke Pertemuan ASEAN di Jakarta

    Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang memicu pemberontakan besar-besaran yang coba ditumpas oleh junta menggunakan kekuatan mematikan.

    Militer telah meningkatkan upaya untuk menghancurkan perbedaan pendapat setelah demonstrasi massa, dengan sedikitnya 737 warga sipil tewas dan jurnalis semakin diserang. (AFP / Channel NEws Asia)




    Source