Untuk Mencegah Kebocoran, Pemerintah Perlu Membuat Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif

    Wartawan Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dipandang perlu membuat peraturan perlindungan data pribadi (PDP) yang komprehensif untuk melindungi data masyarakat umum dari serangan kebocoran data.

    Hal itu disampaikan langsung oleh mantan Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan dan Infrastruktur Internet Indonesia (ID-SIRTII) M Salahuddien dalam diskusi online dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Minggu (5/9/2021).

    Baca juga: Adakan Vaksinasi di Jakarta, Anggota PKS Minta Jaminan Keamanan Soal Data

    Pria yang akrab disapa Didien ini mengatakan bahwa kondisi ini merupakan bentuk keterbelakangan Indonesia yang saat ini sangat masif dalam menggunakan internet.

    “Sesuai terminologi undang-undang sangat rawan hal-hal seperti ini, jadi masalah kebocoran data, kita ketinggalan, jadi tidak ada aturan yang secara komprehensif melindungi data kita, apapun itu di era digital ini. ,” kata Didien dalam diskusi tersebut.

    Pembahasan ini juga merujuk pada bocornya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu.

    Baca juga: Kebocoran Data eHAC, Apa Yang Harus Diwaspadai dan Perlu Dilakukan?

    Didien mengatakan, dengan tidak adanya aturan tersebut, pengguna jasa internet, baik milik BUMN maupun pemerintah, bahkan swasta, tidak memiliki dasar yang pasti.

    Mereka, kata dia, akan menggunakan referensi atau referensi yang dibuat oleh masing-masing instansi.

    “Ada yang tegas, ada yang sembrono, malah seenaknya karena tidak ada aturannya, karena harus diatur, kalau tidak diatur tidak ada yang mau benar,” ujarnya.

    Apalagi, kata dia, lembaga atau instansi milik pemerintah bahkan cenderung mengabaikan data pribadi warganya karena merasa memiliki kewenangan dan kekuasaan.

    Padahal, kata dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas data pribadi milik warga, tidak hanya digunakan dan dikelola

    Sebab hingga saat ini, kata dia, hanya pemerintah yang berwenang mengelola seluruh data publik.

    Baca juga: Kebocoran Data eHAC Dianggap Mencoreng Nama Indonesia di Mata Dunia

    “Jadi kita harus tahu mazhab bahwa data itu milik publik atau milik orang yang mengelolanya, kalau yang mengelola itu berarti lembaga yang menguasai data milik masyarakat,” ujarnya. dikatakan.

    “Misalkan data saya di Dukcapil itu milik saya atau Dukcapil? Kalau saya mengikuti undang-undang konvensional yang berlaku sekarang, itu milik Dukcapil, saya tidak berwenang melakukan apa-apa dengan data itu, jadi saya tidak bisa, misalnya, saya larang. datanya dari yang digunakan, bisa digunakan oleh pihak lain. selain Dukcapil, tidak bisa. Karena Dukcapil lah yang memiliki kewenangan untuk membagikan data kepada siapa pun sesuai dengan kebutuhan masing-masing, itu yang paling mendasar masalah,” katanya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/05/cegah-kebocoran-pemerintah-perlu-membuat-aturan-perlindungan-data-pribadi-yang-komprehensif