Upaya Literasi Mewujudkan Demokrasi Digital yang Beradab

    Demokrasi digital harus dibangun di atas kedewasaan warga negara

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menggunakan internet dengan bijak di era digitalisasi itu penting. Tujuannya adalah untuk mencapai demokrasi digital. Partai politik di Indonesia menggunakan akun Facebook, Twitter dan Youtube, selain situs resmi partai politik.

    Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah mengatakan media sosial memberikan peluang bagi politisi untuk menarik pemilih dan berinteraksi langsung dengan publik.

    “Platform seperti Facebook dan Twitter memungkinkan kandidat untuk langsung menjangkau pemilih, memobilisasi pendukung, dan mempengaruhi agenda publik,” kata Dave Akbarshah, dalam Webinar Aptika Kominfo, di Jakarta, Jumat (10/9).

    Menurutnya, di era digital ini, politisi terhubung langsung antara pengguna dengan karakteristik demografi dan kepentingan politik yang agak spesifik.

    Media konvensional memiliki ciri-ciri yang cenderung terbatas, tersensor, terpusat, orientasi hanya untuk elit dan satu arah.

    Sedangkan media baru memiliki karakteristik yang tidak terbatas, transparan, berorientasi pada semua golongan, terdesentralisasi, multi arah, dan interaktif. Contoh transformasi polisi digital di Indonesia seperti e-government, kampanye politik online, media aspirasional, dan pendidikan politik.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan transformasi ekonomi akan berjalan lebih cepat dan kuat jika dibarengi dengan transformasi digital. Media baru memang lebih efisien, namun menjadi tantangan tersendiri bagi tim politik. Ada kebutuhan literasi digital yang harus terus ditingkatkan di masyarakat kita.

    Dosen Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ade Rina Farida mengatakan digitalisasi adalah proses memberi atau menggunakan sistem digital. Proses digitalisasi telah berkembang sejak kemajuan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0.

    Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, pengguna internet Indonesia mencapai 143,26 juta orang dan menurut riset HootSuite tahun 2020, Indonesia memiliki 175,4 juta pengguna internet.

    Ia mengutip Hacker & Dijk (2000) yang mendefinisikan ekonomi digital sebagai serangkaian upaya untuk melaksanakan demokrasi tanpa dibatasi oleh hambatan waktu, ruang, dan kondisi fisik lainnya. Kondisi ini bertumpu pada basis penerapan TIK yang berfungsi sebagai pengembangan praktik politik.

    “Demokrasi digital yang dimaksud meliputi penggunaan semua jenis media internet (internet media), penyiaran interaktif (internetsiaran interaktif), dan telepon digital (telepon digital) untuk kepentingan peningkatan demokrasi atau partisipasi politik warga negara dalam komunikasi demokrasi,” ujarnya.

    Ia juga mengutip Gilardi (2016) yang menyatakan bahwa perkembangan TIK mempengaruhi proses demokrasi. Misalnya dalam pelaksanaan pemilu, mobilisasi politik, strategi kampanye, dan polarisasi opini politik. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah proses pembuatan kebijakan yang transparan dan partisipatif, artinya memberikan kebebasan kepada publik untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka di media sosial.

    “Pemerintah juga harus melengkapi kanal digitalnya, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses data atau mengakses datapembaruan informasi. Masyarakat juga harus aktif menyampaikan pendapat dan memahami cara menggunakan media digital,” ujarnya.

    sumber : Antara



    https://www.republika.co.id/berita/qz864l320/literasi-upaya-wujudkan-demokrasi-digital-yang-beradab