UU Cipta Kerja Menggugat 663 Pekerja ke Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon dikelompokkan berdasarkan kerugian inkonstitusional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 663 pekerja terdaftar sebagai pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja (UU Ciptaker) dengan perkara nomor 4 / PUU-XIX / 2021. Hal ini tercatat sebagai permohonan dengan pemohon terbanyak sepanjang sejarah uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami juga tegaskan bahwa dalam pendahuluan ini, kami mengusulkan atas nama Gerakan Kesejahteraan Nasional, sebuah aliansi masyarakat sipil terkait serikat pekerja yang terdiri dari berbagai federasi,” kata Ari Lazuardi, kuasa hukum para pemohon, dikutip dalam berita acara sidang awal. sidang, Selasa (20/4).

Namun, Ari tidak menyebut semua nama pelamar di depan majelis hakim dan hanya dianggap dibacakan. Nama pelamar yang disebutkan hanya R Abdullah sebagai pegawai swasta yang juga ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) dan Indra Munaswar, pegawai swasta sekaligus ketua Federasi Indonesia. Serikat Pekerja (FSPI).

Nama 663 pelamar tertulis di file aplikasi. Pelamar perkara nomor 4 / PUU-XIX / 2021 melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan review formal dan material terhadap UU Cipta Kerja.

Secara formal, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan secara materil, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional atas semua norma yang dimaksud. Pemohon juga meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Anggota Majelis Hakim Arief Hidayat mengatakan pemohon perlu mendeskripsikan legal standing atau kedudukan 663 pemohon serta kerugian inkonstitusional UU Ciptaker. Ia menyarankan agar pelamar dapat dikelompokkan atau dikelompokkan berdasarkan kerugian inkonstitusional tersebut.

“Bisa saja ada 20, 30, atau 40, atau bahkan 100 diantaranya yang tidak memiliki legal standing. Ya nanti akan dilihat satu persatu. Kalau bisa bikin cluster, akan memudahkan semua. dari kami untuk melakukan pengujian, “katanya. Arief.

Ia menegaskan, penetapan legal standing sangat penting dalam gugatan peradilan karena merupakan pintu masuk uji materiil. Apabila uraian mengenai legal standing pemohon tidak jelas, maka Mahkamah dapat menyatakan pememphon tersebut tidak memiliki legal standing sehingga Mahkamah tidak perlu membahasnya sampai ke pokok permohonan.




Source