UU ITE Setuju Merevisi, Tunggu Saja Acc Jokowi

Menkominfo langsung melaporkan hasil Tim Pengkajian Hukum ITE kepada Presiden Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Febrianto Adi Saputro

Tim peneliti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk pemerintah sepakat bahwa Pasal 27 ayat 1 UU ITE perlu direvisi. Kesepakatan tersebut dibuat setelah tim kajian mengundang 55 pembicara dari berbagai kalangan.

“Kenapa 27 ayat 1 itu salah satu pasal yang menurut kami sebenarnya tidak memberikan kejelasan. Kita bicara tentang kesusilaan, bahwa moralitas itu semula diatur dalam undang-undang KUHP dalam Pasal 281 KUHP, yang mana definisi yang dimaksud dengan kesusilaan adalah bahkan tidak di sini. Di sana, ”kata Kepala Bidang Materi Hukum Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dado Achmad Ekroni dalam diskusi online, Selasa (20/4).

Dado menjelaskan rumusan pidana dalam setiap ketentuan pidana harus sesuai dengan prinsip yaitu lex praevia, lex scripta, lex certa, bagaimanapun lex ketatSebuah. Sedangkan pasal 27 sampai dengan 29 dianggap tidak memenuhi salah satu unsur asas legalitas yaitu lex certa atau formulasi artikel yang tidak jelas.

“Itu yang kami fokuskan saat ini bagaimana kami bisa merevisi dengan mendengarkan sumber yang sudah kami ambil sebanyak 55 orang,” ujarnya.

Dado mengatakan, informasi yang didapat dari 55 sumber tersebut kemudian dirumuskan. Dado juga membocorkan usulan amandemen pasal 27 ayat 1 yang telah disusun tim peninjau UU ITE.

“Jadi usulan rumusan Pasal 27 ayat 1 ini semula seperti ini, semua orang sengaja dan tanpa hak siar, awalnya. Baik mengedarkan, menyiarkan, menayangkan di depan umum, kemudian masuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan, ”terangnya.

Namun demikian, Dado mengungkapkan usulan sementara tersebut masih harus dibahas kembali karena dinilai tidak menjawab masalah dan penjelasan yang sangat jelas mengenai kesusilaan ada di pasal 27 ayat 1. Ia menyadari bahwa rumusan tersebut masih tidak jauh berbeda dengan. Pasal 27 ayat 1 yang berlaku pada saat itu. ini.

“Ini perlu diperdalam lebih jauh agar bisa melindungi dari alam pribadi Selama ini kita perlu melindungi, ”ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, laporan hasil Tim Review Revisi UU ITE akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih awal dari batas waktu yang diberikan pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Undang-Undang tentang Tim Pemeriksa Informasi yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pada tanggal 22 Februari, 2021, tim diberi tenggat waktu tiga bulan hingga 22 Mei 2021.

“Usahakan lebih awal sebelum batas waktu (22 Mei),” kata Johnny saat dikonfirmasi Rabu (21/4).

Johnny mengatakan, laporan hasil kajian tersebut kepada Presiden Jokowi untuk memastikan lebih lanjut rencana revisi UU ITE. Pasalnya, hasil sementara tim peninjau Revisi UU ITE telah sepakat untuk merevisi beberapa pasal dalam UU ITE, salah satunya pasal 27 ayat 1.

Johnny mengatakan, tidak hanya pasal 27 ayat 1, tim juga sepakat pasal lain yang dianggap bermasalah juga akan direvisi. Namun, politikus Partai Nasdem itu enggan merinci detail pasal-pasal tersebut.

“Artikel lainnya juga banyak, artikelnya banyak tapi tunggu dulu agar tidak menjadi polemik yang tidak berguna,” kata Johnny.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal menilai pemerintah peka terhadap masukan masyarakat.

“Menurut saya, dengan persetujuan tim peninjau revisi UU ITE untuk merevisi sejumlah pasal dalam UU ITE, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mendengarkan dan mengindahkan masukan dari mayoritas masyarakat yang menginginkan revisi. UU ITE, “kata Iqbal Republika, Rabu (21/4).

Menurutnya, adanya beberapa pasal yang dianggap pasal ‘karet’ seperti pasal 27-29 UU ITE telah menimbulkan banyak korban di masyarakat dan menjadi pro dan kontra. Karena itu, politisi PPP itu meminta Tim Peninjau Hukum segera melaporkan hasil rumusan akhir revisi UU ITE kepada Presiden.

“Nanti kalau Presiden setuju untuk merevisi UU ITE, maka draf revisi itu bisa diajukan ke DPR agar bisa dilakukan pembahasan. Karena dalam pembahasan undang-undang harus ada persetujuan DPR dan Presiden. , “jelasnya.

Hal senada juga disuarakan Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani. Christina mendorong revisi UU ITE untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 yang akan mulai dibahas pada Oktober tahun ini.

“Dalam pengejaran garis waktu “Sebaiknya naskah akademik dan draf RUU kami kirimkan terlebih dahulu mengingat keduanya merupakan syarat RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari juga menyambut baik sikap pemerintah tersebut. DPR siap membahas revisi UU ITE jika sudah dikirim pemerintah ke DPR.

“Kalau direvisi ya tidak masalah, nah, saya setuju untuk merevisinya, mungkin nanti bila ada hal lain yang memungkinkan, silakan, izinkan saya membahas semuanya. Prinsipnya, saya setuju direvisi, ”kata Abdul Kharis Republika, Selasa (20/4).

Upaya merevisi UU ITE diprakarsai langsung oleh Presiden Jokowi melalui pernyataan resminya untuk membuka ruang bagi pemerintah duduk bersama DPR untuk merevisi UU tersebut. Wacana revisi UU ITE disampaikan Presiden karena banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke lembaga kepolisian berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta DPR bersama-sama merevisi undang-undang ini. Karena dari sinilah asalnya. Apalagi mencabut pasal karet yang bisa diartikan berbeda. Yang mudah ditafsirkan. sepihak, ”kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta Rapim TNI-Polri di Istana Negara, Senin (15/2).




Source