WAKIL BENDAHARA DAN TIGA PK GOLKAR DIPERIKSA JAKSA

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemeriksaan dan pengambilan keterangan klarifikasi secara marathon atas penyelidikan intensif melalui kegiatan Puldata dan Pulbuket kasus dugaan penyimpangan (SPJ Fiktif) penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan Parpol yang dialokasikan Pemda Sumbawa lewat APBD tahun anggaran 2017 lalu bagi Partai Golkar Sumbawa senilai Rp 124 Juta lebih, dari 18 orang pihak terkait yang dijadualkan dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa, Rabu (31/10) kemarin kembali berlangsung bagi Wakil Bendahara partai Golkar, tiga Pengurus Kecamatan (PK) Golkar dan seorang swasta yang berlangsung diruang Pidsus dan Intelejen masing-masing sekitar 1 – 2 jam penuh dengan menjawab sejumlah pertanyaan Jaksa secara kooperatif sesuai dengan apa yang diketahui dan menjadi tupoksi serta tanggung jawabnya.
Keempat kader Golkar Sumbawa yang datang memenuhi panggilan Jaksa mulai pagi hingga siang hari itu terdiri dari Wakil Bendahara Partai Golkar Iwan Darmawansyah ST, PK Golkar Plampang M Amin, PK Golkar Utan Khalid dan PK Golkar Lape Musnaruddin serta seorang swasta pemilik UD Diwmangga Empang Dwiyanti, dimana mereka telah memberikan keterangan klarifikasi seputar kegiatan program seminar, sosialisasi dan konsolidasi PK dan PD tingkat Kecamatan, termasuk menyangkut soal biaya yang dikeluarkan bagi pembelian ATK, dan mulai terkuak tentang ketidakbenaran atas sejumlah item yang tercantum didalam SPJ tersebut, dan bahkan keempat kader Golkar membantah adanya kegiatan ataupun menerima yang namanya uang, sehingga indikasi yang mengarah kepada SPJ Fiktif secara bertahap mulai terkuak kepermukaan.
Sebagaimana dijelaskan Khalid PK Glkar Kecamatan Utan seusai keluar dari ruang pemeriksaan ketika dicegat Gaung NTB mengakui kalau pihaknya telah menjelaskan secara transparan tentang apa yang diketahuinya kepada tim Jaksa Penyidik yang memeriksanya, ia mengaku diangkat menjadi PK Golkar di Utan sejak Desember 2017 lalu dan selama ini tidak pernah ada kegiatan seminar, sosialisasi maupun konsolidasi yang dilaksanakan di Kecamatan Utan, apalagi menerima sejumlah dana ataupun honor itu sama sekali tidak benar, tukasnya seraya menyatakan kalau hari ini dirinya akan mengantar surat pengunduran diri sebagai PK ke DPD partai Golkar.
Hal senada juga dikatakan Musnaruddin PK Golkar Lape usai diperiksa diruang Pidsus sekitar satu jam penuh dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB mengaku telah menjawab dan menjelaskan bahwa tidak pernah ada kegiatan seminar, sosialisasi ataupun konsolidasi partai di Lape, sehingga jika ada kegiatan ataupun tandatangannya didalam SPJ apalagi menerima sejumlah uang, itu sama sekali tidak benar sebab semuanya tidak benar, dan siapa yang membuat SPJ dimaksud pihaknya sama sekali tidak tahu, ujarnya sambil berlalu meninggalkan kantor Kejari Sumbawa.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada para wartawan media massa cetak dan on-line diruang kerjanya Rabu siang (31/10) kemarin menjelaskan dari 9 orang pihak terkait yang dipanggil dan dijadualkan pemeriksaan hari ini, ternyata hanya ada 5 orang yang telah datang dan telah memberikan keterangan klarifikasi secara kooperatif kepada tim Jaksa Penyidik, sedangkan 4 orang lainnya yakni Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa yang juga anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Golkar M Berlian Rayes S.Ag dan M Naim S.Sos kader Golkar lainnya berhalangan hadir, sesuai surat pemberitahuan resmi Berlian Rayes sedang tugas dinas ke Jakarta, sedangkan Naim mengikuti persidangan di Pengadilan, dan dua kader Golkar lainnya tidak datang tanpa adanya penjelasan (Mangkir), sehingga akan dipanggil pada jadual pemeriksaan berikutnya pekan depan, ujarnya.