Wakil Gubernur DKI: SIKM dengan QR Code tidak bisa dipalsukan

Masyarakat nonformal dapat memperoleh SIKM di kantor kelurahan domisili.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya telah berupaya mencegah pemalsuan izin masuk dan keluar (SIKM) saat pelarangan mudik Lebaran 2021. Pencegahan, jelasnya, dilakukan dengan menerapkan QR Code yang dicantumkan di setiap SIKM.

“Ada barcode. Kode QR,” kata Ariza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/4).

Menurut Ariza, dengan adanya QR Code tersebut masyarakat tidak bisa memalsukan SIKM. “Ada kode QR yang tidak bisa dipalsukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali Surat Izin Keluar dan Masuk Ibu Kota (SIKM) pada saat pelarangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Namun, persyaratan SIKM tersebut tidak berlaku untuk perjalanan ke dan dari daerah penyangga, yaitu Jakarta, Bogor, Depok. , Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek tentunya tidak perlu SIKM. Karena Jabodetabek merupakan satu kesatuan wilayah, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balaikota Jakarta, Jumat (9/4).

Namun, lanjutnya, masyarakat luar kota yang ingin berwisata ke Jabodetabek harus menunjukkan SIKM. “Mereka yang meninggalkan Jabodetabek, misalnya dari Bekasi ke Karawang, ke Bandung, otomatis butuh SIKM,” ujarnya.

Syafrin menjelaskan, pengajuan SIKM tahun ini berlaku bagi masyarakat umum atau pekerja nonformal yang tidak bisa mendapatkan surat tugas dari perusahaan atau tempat kerja. Kebijakan tersebut, kata dia, berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19.

“SIKM berlaku untuk pekerja nonformal dan / atau masyarakat umum yang tidak bisa mendapatkan surat dari pimpinan perusahaan karena tidak bekerja di perusahaan, atau tidak mendapat surat penugasan dari pemerintah daerah menurut SE,” jelas Syafrin.

Adapun SE Nomor 13 Tahun 2021 mengatur tiga kriteria yang memperbolehkan perjalanan selama Covid-19. Kriteria pertama, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berpergian harus melampirkan surat penugasan minimal dari pejabat eselon II.

Kriteria kedua untuk pegawai swasta yang masuk ke sektor utama dapat mencantumkan surat tugas yang dapat diperoleh dari pimpinan.

Sedangkan kriteria ketiga, untuk pegawai nonformal atau masyarakat umum wajib menunjukkan SIKM yang bisa dikelola oleh desa setempat sesuai dengan domisili, ujarnya.

Lebih lanjut Syafrin mengatakan, masyarakat nonformal dapat memperoleh SIKM di kantor desa domisili atau tempat tinggal. Proses pengurusan SIKM di Jakarta bisa diselesaikan dalam satu hari.




Source