Wakil Gubernur: Penataan ruang Balai Kota Jakarta sudah biasa

    Renovasi bertujuan untuk menata ruangan lebih rapi agar koordinasi lebih baik

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai penataan ruang peralatan kerja di Balaikota DKI Jakarta merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, renovasi bertujuan agar ruangan lebih rapi sehingga koordinasi antar unit kerja lebih baik.

    “Penataan balai kota itu sesuatu yang biasa saja. Tidak ada masalah. Biasa, penataannya biar lebih rapi, lebih menarik, lebih fungsional agar koordinasi lebih baik dan terintegrasi dengan baik,” kata Ariza di Jakarta. City Hall, Rabu (14/4).

    Namun, saat ditanya berapa anggaran yang akan digunakan untuk melakukan penataan tersebut, Ariza mengaku belum mengetahui angkanya. “Saya tidak tahu persis. Nanti kita periksa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan merenovasi ruang kerja di Balaikota Jakarta dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 442 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Kantor Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah di Balaikota yang ditandatangani Anies pada 12 April 2021.

    “Biaya yang diperlukan untuk angkutan barang dan perpindahan ruang dalam rangka penataan ruang Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Gedung Kompleks Balaikota ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah. / Satuan Kerja Perangkat Daerah., ”Kata diktum ketiga dari Keputusan Gubernur yang dikutip di Jakarta, Selasa (13/4).

    Keputusan Gubernur memastikan bahwa dalam penataan ruang beberapa perangkat daerah, perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya, berkoordinasi dengan Biro Umum dan Tata Usaha Setda Setda untuk pemasangan sekat pemisah ruangan, pintu dan / atau telepon baru, air, pendingin ruangan (ac) dan listrik.

    Dalam pelaksanaannya, renovasi ini berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi untuk pemasangan atau mutasi jaringan baru dan penempatan ruang kerja berdasarkan struktur organisasi masing-masing Perangkat Daerah / Satuan Kerja pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.




    Source