Wakil Ketua MPR: Perubahan UUD Perlu Melibatkan Unsur Bangsa

    Partisipasi harus dibuka untuk merespon wacana amandemen UUD 1945

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan partisipasi seluruh elemen bangsa harus dibuka seluas-luasnya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merespon wacana amandemen. UUD 1945 yang sedang berkembang.

    “Kita perlu pertimbangan dari semua aspek dan tata kelola peraturan negara sebelum memutuskan untuk mengubah UUD 1945, karena itu perlu masukan dari masyarakat,” katanya saat membuka diskusi online bertema Urgensi Perubahan UUD 1945 di Masa Pandemi yang diadakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/9).

    Jangan sampai, menurut Lestari, proses amandemen UUD 1945 menjadi bola liar yang berpotensi merusak tujuan awal amandemen itu sendiri.

    Padahal, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, tinjauan terhadap pelebaran amandemen tersebut berpotensi memicu sengketa silang yang justru menimbulkan persoalan baru bagi bangsa.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini berharap agar energi yang kita miliki saat ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

    Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Atang Irawan menegaskan amandemen bukanlah hal yang tabu di negeri ini. Namun, jelasnya, langkah amandemen tersebut harus diletakkan di atas landasan konstitusional.

    Wacana amandemen terbatas UUD 1945, jelas Atang, sebenarnya tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Sebab, tegasnya, pasal-pasal dalam konstitusi saling terkait satu sama lain.

    Menurut Direktur Pusat Studi Tata Negara, Feri Amsari, amandemen UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan. “Namun, apakah setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan bernegara harus direspon dengan amandemen UUD?” dia berkata.

    Untuk mengubah UUD 1945, lanjutnya, perlu melihat indikator-indikator yang mendorong dilakukannya amandemen.

    Salah satu penyebab wacana amandemen UUD 1945 saat ini, kata Feri, adalah perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk keberlangsungan proses pembangunan nasional.

    “Tapi apakah bisa dijamin kalau ada PPHN, pembangunan nasional bisa berkelanjutan? Padahal kalau dulu GBHN pakai GBHN, pembangunan pada masa Orde Lama dan Orde Baru tidak berkelanjutan,” ujarnya.

    Bahkan, menurut Feri, pola pembangunan yang serupa dengan GBHN telah disesuaikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Feri memperkirakan ketidakberlanjutan proses pembangunan saat ini disebabkan oleh semakin menonjolnya kepentingan politik kelompok tertentu di setiap periode pemerintahan.

    sumber : Antara



    https://www.republika.co.id/berita/qyrmqa320/wakil-ketua-mpr-amandemen-uud-perlu-libatkan-elemen-bangsa