Wapres, Nilai Masyarakat Perlu Dididik Terus-menerus

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai perlunya edukasi kepada masyarakat tentang teknologi informasi. Hal ini untuk meminimalisir sisi negatif akibat terganggunya informasi yang timbul dari kemajuan teknologi, terutama melalui platform digital, seperti penyebaran berita bohong/hoax, fitnah, atau tawuran.

“Ya, makanya kita harus mengedukasi masyarakat agar mereka cerdas, tidak menerima semua informasi yang mereka dapat. Seperti yang kami katakan tadi, bahwa informasi ini positif, ada negatif, ada fitnah, ada berita bohong, ada. itu hoax, ada bermacam-macam. Ada yang destruktif, ada yang konstruktif,” kata Wapres dalam siaran pers, Minggu (27/6).

Ma’ruf menjelaskan, gangguan informasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Untuk itu, diperlukan upaya pendidikan global untuk mengurangi penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, memang ada upaya nasional, regional, bahkan global,” kata Wapres.

Ma’ruf juga menilai perlu ada strategi yang benar-benar tepat untuk kewaspadaan dan kesiapan menghadapi disrupsi teknologi. Ia juga menghimbau kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran informasi untuk terus bekerja keras mengantisipasi dampak buruk gangguan informasi dan mengedukasi masyarakat agar dapat menerima dan mencerna informasi dengan baik.

“Maka kami ingin Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), dan juga dari kalangan intelijen dan dunia maya siap menghadapi masalah apapun. [disrupsi informasi yang terjadi], agar tidak terjadi penyebaran yang masif. Begitu muncul pasti sudah diantisipasi, dideteksi. Mungkin ini memang butuh kerja keras, kerja tidak mudah ya dan kesadaran yang tinggi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan empat bingkai kerukunan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah akibat informasi yang menyesatkan. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya.

Keempat bingkai kerukunan tersebut adalah bingkai politik, bingkai teologis, bingkai sosiologis, dan bingkai yuridis. Menurut Wapres, bingkai politik berarti kerukunan yang dibangun sesuai kesepakatan nasional yang diperkuat oleh konsep Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan kerangka teologis, kata Wapres, adalah kerukunan dibangun sesuai ajaran agama, sehingga jika ada perbedaan yang dibangun adalah kerukunan, bukan narasi konflik.

“Narasi-narasi yang menyampaikan dakwah, menyiarkan agama mereka harus menghindari narasi konflik ini. Inilah yang harus kita jaga agar pemahaman ini benar. Jadi ini harus kita usahakan,” ujarnya.

Mengenai kerangka sosiologis, lanjutnya, keharmonisan tercipta sesuai dengan kearifan lokal yaitu kearifan lokal, seperti di Batak ada dalihan natolu, di Ambon ada pela gandong, dan di Kalimantan ada rumah betang.

“Jadi ini sebenarnya semua di daerah itu ada kearifan lokal yang menjaga kerukunan, itu harus kita hidupkan dan kita bangun, agar mereka masing-masing daerah kembali pada kearifan lokalnya,” ujarnya.

Terakhir, kerangka yuridis yaitu kerukunan dibentuk sesuai aturan agar tidak terjadi konflik nasional. Kerukunan yang baik antar pemeluk agama, antar sesama bangsa, suku dan sebagainya.



https://www.ihram.co.id/berita/qvc923430/wapres-nilai-masyarakat-perlu-terus-diedukasi