WTO: Menghapus Paten Tidak Cukup Untuk Mengatasi Kesenjangan Vaksin

    Sebuah negara miskin, setengah dari populasi dunia hanya menerima 17 persen vaksin.

    REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Penghapusan hak kekayaan intelektual atau paten atas vaksin COVID-19 dinilai belum cukup untuk mempersempit gap vaksin. Hal itu diungkapkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang perbedaan vaksin negara kaya dan miskin.

    Berbicara kepada Parlemen Eropa pada Kamis, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan jelas bahwa penghapusan paten saja tidak akan cukup. “Untuk mengatasi masalah akses yang tidak adil terhadap vaksin yang tidak bisa diterima, kita harus teliti. Ini tidak salah,” ujarnya.

    Dia mengatakan masalah kesenjangan vaksin tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Afrika Selatan dan India telah mendesak sesama anggota WTO untuk mengabaikan hak kekayaan intelektual atas vaksin untuk meningkatkan produksi.

    Negara-negara miskin, yang merupakan setengah dari populasi dunia, hanya menerima 17 persen dari dosis tersebut. Ini adalah situasi yang oleh kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebut sebagai “vaksin apartheid”.

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pekan lalu bahwa dia mendukung gagasan penghapusan paten. Namun, Uni Eropa (UE) dan penentang dari negara maju lainnya mengatakan langkah tersebut tidak akan meningkatkan produksi vaksin.

    Komisi Eropa menguraikan rencana tentang apa yang dilihatnya sebagai cara yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi, menggunakan aturan WTO yang ada, daripada melepaskan hak paten. Komisi mencatat negara dapat memberikan lisensi kepada produsen untuk memproduksi dengan atau tanpa persetujuan pemegang paten.

    Bolivia menandatangani kesepakatan pekan lalu dengan perusahaan Kanada Biolyse Pharma Corp untuk memproduksi vaksin Johnson & Johnson. Biolyse diberi wewenang oleh Johnson & Johnson atau “lisensi wajib” dari Kanada untuk memproduksi vaksin.

    Okonjo-Iweala mengatakan negara berkembang mengeluhkan rumitnya proses perizinan yang harus diperbaiki. Produsen harus berupaya meningkatkan produksi, kata dia, mengacu pada kapasitas di Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Thailand, Senegal, dan Afrika Selatan. Ini juga membutuhkan transfer teknologi dan pengetahuan, karena vaksin seringkali lebih sulit diproduksi daripada obat.

    “Saya yakin kita bisa menyepakati teks yang memberi negara berkembang akses dan fleksibilitas semacam itu, sambil melindungi penelitian dan inovasi,” kata Okonjo-Iweala.

    sumber: antara




    Source