YLBHI: Pasal Bermasalah dalam UU ITE Bukan Sekadar Pasal 27 Ayat 1

    YLBHI meminta pemerintah tidak menampik banyaknya pasal bermasalah dalam UU ITE.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Divisi Advokasi Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti pernyataan anggota Tim Pemeriksa Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatakan tim sepakat untuk merevisi pasal 27 ayat 1., masih ada delapan pasal bermasalah lainnya dalam UU ITE yang perlu diubah, tidak hanya Pasal 27 ayat 1.

    Mulai dari pasal 26, 27, 28, 29 penuh masalah. “Pemerintah harus membuka mata lebih lebar, lebih sabar mendengarkan, dan mau mengakui kesalahan masa lalu terkait rancangan undang-undang ini,” kata Isnur saat dihubungi, Jumat (23/4).

    Isnur mengatakan pasal-pasal tersebut disusun tidak memenuhi unsur legalitas hukum pidana. Dengan demikian, dalam praktiknya hal itu berdampak luar biasa bagi banyak orang.

    Namun, Isnur menilai selama ini Pemerintah selalu membantah (bantahan) banyak pasal dalam UU ITE yang bermasalah.

    “Dan sekarang ada pengakuan atau temuan pasal tersebut bermasalah. Kami mengapresiasi mulai diakui dan diubahnya, ya, tapi yang penting pertanyaannya sejauh mana pengakuan yang bermasalah itu ditindaklanjuti,” kata Isnur.

    Karena itu, kata dia, koalisi masyarakat termasuk YLBHI sedang mempersiapkan masukan kepada Pemerintah agar rencana revisi UU ITE benar-benar bisa terwujud. Pasalnya, saat ini masyarakat dan koalisi sangat menantikan keseriusan Pemerintah dalam merevisi pasal dalam UU ITE.

    “Sampai sejauh mana kita menunggu keseriusan pemerintah untuk memperbaiki pasal tersebut, terbukti dengan dihentikannya penggunaan pasal terlebih dahulu, sampai sejauh mana kita menunggu perubahan UU ITE menjadi prioritas perubahan tahun ini. , “kata Isnur.

    Menurut dia, jika pemerintah serius dengan rencana revisi tersebut, maka Juli mendatang revisi UU ITE harus masuk dalam program legislasi nasional.

    “Seandainya pemerintah serius menjadi prioritas pada Juli ketika ada revisi Program Legislasi Nasional, seharusnya prioritas pertama menghentikan kriminalisasi yang terus berlanjut di mana-mana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Materi Hukum Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dado Achmad Ekroni mengatakan, Tim Pemeriksa UU ITE sepakat bahwa Pasal 27 ayat 1 UU ITE perlu direvisi. Kesepakatan tersebut dibuat setelah tim pemeriksa UU ITE mendengarkan keterangan dari 55 sumber yang mencakup berbagai elemen, mulai dari pelapor, terlapor, pers, DPR, praktisi, hingga akademisi.

    Padahal, setidaknya ada sembilan pasal dalam UU ITE yang dianggap pasal karet. Oleh karena itu, ketika wacana revisi UU ITE pertama kali disinggung oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2021, sejumlah koalisi menyusun daftar pasal yang dinilai bermasalah.

    Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan usulan perubahan sembilan pasal dalam UU ITE dinilai bermasalah, yakni pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 26, pasal 36, pasal 40 ayat 1 dan 2, dan Pasal 45 tentang pemindanan

    Sembilan pasal itu pasal pokok yang menurut kami harus diubah atau pasal karet, kata Damar saat dihubungi, Selasa (16/2).

    Damar menjelaskan, untuk pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29, selain multitafsir, pasal tersebut juga menimbulkan duplikasi hukum. Sebab, aturan dalam pasal tersebut sudah ada di UU Pornografi dan juga di KUHP.

    “Lantas untuk apa, karena kalau ada duplikasi pasti ada ketidakpastian hukum, kita minta pasal-pasal itu dihapus, tegas, tidak direvisi,” kata Damar.

    Sedangkan untuk pasal lainnya, lanjut Damar, untuk memperjelas maknanya. Ini karena pasal 26, 36, 40 paragraf A, 40 paragraf B., termasuk pasal 45, mudah disalahgunakan.

    “Kita juga minta direvisi, diperjelas maksudnya apa,” kata Damar.




    Source